Dewan Minta Pemprov Lebih Kreatif Menggali Potensi PAD
Mataram – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB meminta Pemprov NTB agar lebih kreatif lagi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat dalam APBD 2025 ini, pendapatan daerah mengalami penurunan dari pendapatan APBD 2024.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD Provinsi NTB, TGH. Mahalli Fikri saat menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap RAPBD 2025.
“Kami memberi atensi kepada pemerintah daerah dalam menentukan target pendapatan daerah. Kami mengharapkan pada tahun-tahun yang akan datang pendapatan asli daerah dapat terus ditingkatkan,” ujar Mahalli Fikri.
Dikatakan Mahalli bahwa PAD masih bisa ditingkatkan dengan melakukan identifikasi potensi dan strategi yang cermat dan terukur dalam pelaksanaan program pencapaian target. Dewan juga minta Pemprov untuk cekatan menangkap momentum transisi kepemimpinan nasional tahun 2024 ini.
“Sejalan dengan memontum pergantian pimpinan nasional tahun 2025 diprediksi akan terjadi terobosan kebijakan yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Target utama presiden baru adalah memastikan indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Dengan mengejar pertumbuhan ekonomi 6-7 persen per tahun,” katanya.
“Karena itu badan anggaran mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan skema antisipatif atau skenario untuk memanfaatkan kebijakan nasional pada pemerintahan baru di 2025 yang kemungkinan besar berdampak juga pada realisasi pendapatan daerah tahun 2025,” sambungnya.
Lebih lanjut disampaikan politisi partai Demokrat itu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya yang terus menerus dan perlu terobosan dengan mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola pendapatan daerah dan penempatan SDM pada perangkat derah yang berbasis kompetensi.
“Badan anggaran mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan kinerja seluruh perangkat daerah yang menjadi ujung tombak pendapatan daerah. Dengan harapan target PAD di tahun 2025 dapat terealisasi bahkan melebih target sehingga akan semakin memperbaiki derajat kemandirian fiskal provinsi NTB,” katanya.
Banggar DPRD juga meminta kepada pemerintah derah agar terus melakukan upaya penguatan BUMD sebagai kontributor pendapatan asli daerah. BUMD dipandang perlu direvitalisasi kembali untuk menghasilakan perusahaan yang efisien dan meraih laba yang lebih baik.
“Selanjutnya badan anggaran meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan pengelolaan asset yang lebih baik dengan melakukan upaya upaya luar biasa tegas dan terukur sesuai dengan regulasi yang ada demi peningkatan pendapatan daerah,” tegasnya.
Diketahui dalam APBD 2025 yang ditetapkan,
pendapatan ditargetkan sebesar Rp 5,7 triliun lebih. Mengalami penurunan sebesar Rp 309 miliar lebih atau 6,37 persen dari pendapatan pada APBD murni tahun anggaran 2024 sebesar RP 6,1 triliun lebih.
