JAKARTA, PolitikaNTB – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menegaskan bahwa optimalisasi bendungan yang telah dibangun pemerintah harus menjadi prioritas nasional guna mendukung target swasembada pangan.
Menurutnya, berbagai bendungan yang telah menelan anggaran negara dalam jumlah besar harus segera diikuti dengan penyelesaian infrastruktur pendukung agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara maksimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Mori Hanafi dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan NTB I Pulau Sumbawa itu menilai Kementerian Pekerjaan Umum memegang peran sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan.
Menurutnya, sektor jalan, bendungan, irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi hingga pengelolaan sampah merupakan infrastruktur dasar yang sangat menentukan capaian berbagai program pemerintah.
Dalam rapat tersebut, Mori mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah bendungan yang telah selesai dibangun namun belum beroperasi secara optimal.
Berdasarkan evaluasinya, dari 61 bendungan yang telah dibangun dengan total anggaran mencapai sekitar Rp97 triliun pada periode sebelumnya, masih terdapat banyak bendungan yang belum didukung oleh infrastruktur penunjang yang memadai.
Ia mencontohkan Bendungan Sadawarna yang hingga kini masih menghadapi persoalan dalam pengoperasian SPAM dan pengembangan jaringan irigasi.
Di Nusa Tenggara Barat, Mori juga menyoroti kondisi Bendungan Mila di Kabupaten Dompu yang menurut hasil peninjauannya beberapa waktu lalu masih belum memiliki fasilitas intake maupun sistem SPAM yang memadai.
Selain itu, Ketua DPW Partai NasDem NTB tersebut juga menyinggung Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat yang hingga kini dinilai belum memberikan manfaat maksimal sebagaimana yang diharapkan saat diresmikan.
Hal serupa juga terjadi pada Bendungan Bintang Bano yang menurutnya masih memerlukan berbagai dukungan infrastruktur agar fungsi strategisnya dapat berjalan secara optimal.
Mori menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan untuk menyalahkan pemerintah ataupun Menteri Pekerjaan Umum semata. Sebaliknya, ia memandang persoalan tersebut sebagai tantangan bersama yang harus diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah dan DPR RI.
Menurutnya, pembangunan bendungan tidak boleh berhenti pada penyelesaian konstruksi fisik semata. Bendungan harus terintegrasi dengan jaringan irigasi, SPAM, dan sarana pendukung lainnya sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas layanan air bersih, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan postur anggaran tahun 2026 berpotensi menjadi tantangan tersendiri dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan lanjutan yang masih menjadi beban pemerintah. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan aset-aset strategis negara tidak berfungsi secara optimal.
“Beban ini bukan menjadi beban Menteri Pekerjaan Umum semata, tetapi menjadi beban kita bersama. Karena itu diperlukan langkah-langkah percepatan dan prioritas yang jelas agar bendungan yang sudah dibangun dengan anggaran besar benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mori.
Mori menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan kementerian tersebut dalam mengoptimalkan fungsi infrastruktur dasar akan sangat berpengaruh terhadap kinerja sektor-sektor pembangunan lainnya, termasuk pencapaian target swasembada pangan yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah.
Sebagai bentuk kritik konstruktif, Mori mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bendungan yang belum berfungsi optimal, sekaligus menyusun peta jalan percepatan penyelesaian infrastruktur pendukung agar investasi negara yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
