MATARAM, PolitikaNTB – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi kemajuan suatu daerah.
Pernyataan ini disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Bangun Budaya Sadar akan Risiko Kecuranganโ yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, di Kantor BPKP NTB, Rabu, (2/7/2025) kemarin.
Melalui kegiatan ini, Gubernur ingin menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh lini pemerintahan. Ia menyatakan bahwa pencapaian tata kelola bersih dan transparan adalah proses bertahap, bukan hasil instan.
โKita ingin tata kelola pemerintahan bersih, transparan dan lebih baik,โsaya jadi gubernur 40 tahun sekalipun, tidak akan pernah bisa menghasilkan sebuah pemerintahan yang tata kelola 100 persen bersih,โ tegasnya.
BACA JUGA: Pemprov NTB Berikan Diskon untuk Pajak Kendaraan, Berikut Rinciannya
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa kemajuan sebuah negara dapat diukur dari kualitas tata kelolanya. Ia mencontohkan transformasi Rwandaโdari negara termiskin pasca-konflik 1994 menjadi salah satu yang terdepan di Afrika dalam waktu sepuluh tahunโsebagai bukti nyata bahwa perbaikan tata kelola membawa perubahan drastis.
โBerarti hanya butuh waktu sepuluh tahun untuk melakukan perubahan, apa yang dia lakukan, yang dilakukan adalah memperbaiki tata kelola, jadi tata kelola adalah kunci untuk maju,โ tuturnya.
Kisah sukses Rwanda juga menginspirasi gubernur untuk kembali ke NTB dan bertekad mewujudkan visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur Mendunia.โ Ia menekankan bahwa tanpa tata kelola yang kuat, semua visi hanya akan menjadi angan-angan.
BACA JUGA: Mutasi Perdana Iqbal-Dinda di Pemprov NTB Digelar Hari Rabu, Berikut Daftarnya
โOleh karena itu saya memilih untuk mengambil jalan yang terjal, pelan tetapi hasilnya pondasinya lebih kuat, ketimbang ngebut tapi rontok di tengah jalan karena pondasinya belum kuat, apa pondasinya, pondasinya adalah tata kelola yang baik,โ ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi NTB sedang merampungkan SOTK baru yang telah disetujui DPRD. Dengan jumlah OPD yang lebih efisien, diharapkan biaya operasional menurun sehingga anggaran dapat dialihkan untuk investasi peningkatan kapasitas SDM dan penguatan tata kelola organisasi.
โApapun yang ingin kita capai dalam visi misi kita, basis awalnya adalah tata kelola yang baik,โmudah-mudahan semua dapat berkontribusi untuk membangun tata kelola yang baik di institusi kita masing-masing,โ tutupnya.
