MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku telah melakukan sejumlah pembenahan di awal kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
Selain fokus menata birokrasi, Pemprov NTB juga melakukan upaya penyehatan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menuturkan, pihaknya bahkan sudah menyelesaikan beban utang yang ditinggalkan pada tahun 2024.
“Dalam sebulan kami bekerja keras menyisir anggaran dan memastikan bahwa semua utang yang dibawa dari tahun lalu (2024) sudah kami bayarkan,” kata Lalu Iqbal usai menghadiri rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD di Kantor DPRD NTB pada Jumat (11/4/2025).
Menurut Iqbal, jumlah beban utang tahun 2024 itu bernilai ratusan miliar. Iqbal ingin memulai pemerintahannya tanpa utang.
“Sudah kami bayarkan, jumlahnya ratusan miliar sudah kami selesaikan. Kami ingin memulai pemerintahan tanpa bawa utang. Tolong sampaikan ke publik bahwa kami ingin memulai menjalankan pemerintahan tanpa utang,” kata Politikus Partai Gerindra itu.
“Jadi kami bekerja keras kemarin menyisir anggaran dan kami ingin memastikan semua utang, beban keuangan yang dibawa dari tahun 2024 sudah kami bayarkan pada pergeseran pertama,” imbuh Iqbal.
Dalam pidatonya pada rapat paripurna, Iqbal menyadari kompleksitas persoalan yang dirinya temukan di NTB. Iqbal juga mengurai situasi nasional dan internasional yang berpengaruh kepada akselerasi pembangunan di daerah.
“Memegang amanah sebagai gubernur NTB selama satu bulan terakhir, saya menyadari bahwa tantangan pembangunan kita sangat kompleks, baik dari dalam maupun luar negeri. Dunia global saat ini dihadapkan pada triple planetary crisis: perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati,” jelasnya.
“Situasi ekonomi internasional juga tidak menentu, seperti kebijakan tarif amerika yang berdampak global, serta konflik kemanusiaan seperti yang terjadi di palestina yang melukai hati kita,” ujarnya.
Sementara itu, kata Iqbal, di NTB sendiri, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba, ketahanan pangan, kebencanaan, pengelolaan sampah, dan pengembangan pariwisata masih sangat nyata dan menuntut perhatian bersama.
“Namun seperti kata pepatah, “Badai memang tak bisa kita hentikan, tapi layar bisa kita arahkan”. Maka NTB harus mampu menyesuaikan arah layar pembangunannya dengan kebersamaan, ketangguhan, dan semangat gotong royong yang menjadi warisan luhur kita,” jelasnya.
Dalam lima tahun ke depan, kata Iqbal, NTB akan fokus mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem, menjamin ketahanan pangan, menghadirkan NTB sebagai destinasi wisata unggulan.
“Kami juga akan mendukung penuh visi dan misi nasional, khususnya Asta Cita Prabowo–Gibran, serta memastikan NTB turut menyukseskan agenda SDG’s 2030,” jelasnya.
Penyehatan APBD 2025
Pengelolaan anggaran yang dilakukan Pemprov NTB pada pergeseran I APBD 2025 berjalan tepat sasaran. Baik dari efisiensi, transfer ke kabupaten dan kota, maupun hutang tahun sebelumnya.
“Setelah beberapa kali rapat bersama BPKAD, Bapenda, dan Bappeda sesuai arahan Pak Gub transfer untuk daerah senilai Rp 109 miliar terealisasi,” kata anggota Tim Transisi Pemprov NTB Lalu Pahrurrozi, kemarin.
Dijelaskan, dari pergeseran I, total Rp 109 Miliar dana bagi hasil diberikan untuk Kota Mataram Rp 9 miliar lebih, Kabupaten Lombok Barat Rp 11 miliar lebih, Kabupaten Lombok Utara Rp 6,9 miliar lebih, Kabupaten Lombok Tengah Rp 12,8 miliar lebih, Kabupaten Lombok Timur Rp 13, 8 miliar lebih.
Untuk Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Rp 10,1 miliar lebih, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 26,4 miliar lebih, Kabupaten Dompu Rp 7,08 miliar lebih, Kabupaten Bima Rp 8 miliar lebih, Kota Bima Rp 3,5 miliar lebih
Termasuk dalam pergeseran I ini, kata Ojhie sapaan akrabnya, diberikan untuk bonus seluruh atlet NTB, jumlahnya lebih dari Rp 30 Miliar.
“Awalnya itu hanya diberikan bertahap, tapi Pak Gub minta supaya tuntas semua. Alhamdulillah, sebelum Idul Fitri diberikan semua,” bebernya.
Di tempat yang sama, anggota Tim Transisi Chairul Mahsul mengungkapkan, sasaran pergeseran I yang berpedoman pada intruksi presiden Nomor 1 Tahun 2025 juga menyasar hutang dari pihak ketiga terkait pekerjaan tahun 2024.
“Beban hutang kontraktual pun diselesaikan cepat. Jadi prioritas,” ucapnya.
Mantan Inspektur Provinsi NTB ini menambahkan, tambahan lain berasal dari tunggakan hutang BPJS dan pembayaran gaji ASN Provinsi NTB.
“Pergeseran awal ini sekaligus untuk menyehatkan kondisi APBD provinsi,” ujarnya.
Ia menyebut, komitmen Gubernur NTB untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan dan rintisan program prioritas lima tahun kedepan juga sudah dimulai pada pergeseran I dan akan lebih mendapatkan penguatan di pergeseran II nantinya.
“InsyaAllah pada Perubahan APBD NTB 2025 ini kondisi keuangan daerah ibaratnya juga sudah keluar dari ruang ICU,” tandasnya.
