MATARAM, PolitikaNTB – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB merupakan mitra strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BAZNAS Provinsi NTB Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran Program Pemberdayaan BAZNAS, Rabu (29/7) malam, di Hotel Lombok Astoria, Mataram.
Dalam sambutannya, Indah mengatakan kepengurusan baru BAZNAS NTB mengemban tanggung jawab besar untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Yang sudah baik harus kita pertahankan dan tingkatkan. Sementara yang masih kurang harus terus dibenahi agar manfaat zakat semakin luas dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan keadilan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong penerima bantuan menjadi pribadi yang mandiri.
“Zakat memiliki posisi yang sangat strategis, bukan hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan pemberdayaan umat,” tegasnya.
Wagub menekankan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas pembangunan di NTB. Upaya tersebut, kata dia, harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan pendapatan masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
“Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya meningkatkan pendapatan. Pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi perhatian karena keduanya menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas,” katanya.
Karena itu, Indah menilai BAZNAS memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk pengembangan Desa Berdaya yang mampu mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir pemerintah desa menghadapi penurunan alokasi dana desa sehingga ruang pembangunan fisik menjadi lebih terbatas. Kehadiran Program Desa Berdaya diharapkan mampu menjadi solusi untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi.
Lebih lanjut, Indah menegaskan bahwa konsep pemberdayaan mustahik harus terus diperkuat agar para penerima zakat tidak selamanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu berkembang menjadi masyarakat yang mandiri, bahkan pada akhirnya menjadi muzaki.
“Program pemberdayaan harus mampu membuka peluang usaha, memperluas akses rezeki, serta melahirkan pelaku-pelaku usaha yang tangguh,” ujarnya.
Pada sektor perumahan, Wagub mengingatkan agar bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak. Berdasarkan hasil kunjungannya ke seluruh kabupaten dan kota di NTB, ia menyaksikan secara langsung dampak positif program rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia berharap penanganan masyarakat pada kelompok desil satu dan desil dua menjadi perhatian seluruh pihak.
“Kalau kelompok masyarakat paling miskin ini belum bisa kita tuntaskan, maka target pengentasan kemiskinan akan sulit dicapai. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat NTB,” katanya.
Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, M.A., meluncurkan Program Pemberdayaan BAZNAS Tahun 2026 yang mengusung lima pilar utama, yaitu pemberdayaan ekonomi, vokasi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan desa.
Menurutnya, pengelolaan zakat saat ini tidak lagi berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi diarahkan sebagai instrumen pemberdayaan agar mustahik mampu mandiri secara ekonomi.
“Pengelolaan zakat kini tidak lagi berorientasi pada bantuan konsumtif semata, tetapi diarahkan menjadi instrumen pemberdayaan agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi,” katanya.
Program-program yang dijalankan meliputi bantuan modal usaha mikro, Gerobak Z-KUP, Z-Mart, Z-Auto, Z-Coffee, kelompok usaha bersama, pelatihan keterampilan dan digital marketing, inkubasi bisnis, beasiswa, sekolah vokasi, Santri Preneur, Rumah Sehat BAZNAS, rehabilitasi rumah layak huni, pencegahan stunting, hingga pengembangan Desa Berdaya, Lumbung Pangan, dan Balai Ternak Desa.
BAZNAS NTB juga mencatat peningkatan jumlah penerima manfaat program pemberdayaan. Pada tahun 2025, penerima manfaat mencapai 3.149 orang atau meningkat 853 orang (37,14 persen) dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 2.296 orang.
Peningkatan tersebut terlihat pada sejumlah program, di antaranya rehabilitasi rumah layak huni yang naik dari 458 menjadi 534 penerima manfaat, Gerobak Z-KUP dari 571 menjadi 681 penerima manfaat, pendampingan berobat lanjut dari 1.212 menjadi 1.540 penerima manfaat, serta bantuan sarana dan modal usaha yang meningkat signifikan dari 55 menjadi 290 penerima manfaat.
Melalui Rakernis dan peluncuran Program Pemberdayaan Tahun 2026 ini, BAZNAS NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. (*)
