MATARAM – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuapik Hidayat, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.
Dukungan ini disampaikan sebagai bentuk respons positif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini.
“DPD KNPI NTB mendukung proses pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan percepatan pelayanan publik,” ujar Taupik Hidayat dalam keterangan yang diterima PolitikaNTB pada Jumat (16/5/2025).
Meski mendukung pemekaran, Tuapik menegaskan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga NTB sebagai daerah yang aman dan damai di tengah dinamika yang ada.
Lebih lanjut, KNPI NTB memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memproses usulan pemekaran sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Kita percayakan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menilai dan melanjutkan proses ini dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
BACA JUGA: Kendala Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dalam Masa Moratorium Daerah Otonomi Baru
Tuapik juga menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah (Polda) NTB yang terus menjaga stabilitas keamanan di wilayah ini. Ia menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah Polda NTB dalam menciptakan situasi yang kondusif.
“Bravo Polda NTB! KNPI NTB mendukung sepenuhnya langkah-langkah pengamanan yang dilakukan demi menjaga kedamaian dan ketertiban masyarakat,” tutupnya.
BACA JUGA: Manfaat dan Mudarat Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa dari NTB
Kendala Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dalam Masa Moratorium Daerah Otonomi Baru
Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa menjadi salah satu aspirasi penting dari masyarakat di wilayah Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pulau Sumbawa yang terdiri dari beberapa kabupaten seperti Sumbawa, Dompu, dan Bima memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda dengan wilayah NTB lainnya.
Sehingga keinginan untuk menjadi provinsi tersendiri dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
Namun, upaya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini menghadapi kendala utama berupa moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.
Moratorium tersebut diberlakukan untuk menahan proses pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota baru demi evaluasi kebijakan otonomi daerah yang selama ini berjalan. Kebijakan ini muncul karena pembentukan DOB yang terlalu cepat dan tidak terencana dapat memicu masalah seperti tumpang tindih kewenangan, pemborosan anggaran, hingga konflik sosial.
Dalam konteks Pulau Sumbawa, moratorium ini menghambat proses legislasi dan persetujuan dari DPR serta pemerintah pusat yang dibutuhkan agar pembentukan provinsi baru bisa terwujud. Meskipun aspirasi lokal sangat kuat, pemerintah pusat cenderung menahan pembentukan provinsi baru demi menjaga stabilitas administrasi dan efisiensi anggaran negara.
Kendala lain yang muncul adalah perlunya kajian mendalam terkait aspek demografi, potensi ekonomi, kemampuan fiskal daerah, dan kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai.
Moratorium ini memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif, sehingga setiap pembentukan DOB harus benar-benar didasarkan pada kajian yang matang dan bukan sekadar tuntutan politik lokal.
BACA JUGA: Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid Komitmen Perjuangkan Provinsi Pulau Sumbawa di Senayan
Meski demikian, aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa tetap kuat dan menjadi pengingat pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat berkomunikasi secara intensif untuk mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi keinginan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan.
Dengan adanya moratorium, masyarakat Pulau Sumbawa didorong untuk terus menguatkan kapasitas daerah dan membangun sinergi dengan pemerintah pusat agar ketika moratorium dicabut, pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dapat segera terealisasi dengan fondasi yang kuat dan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
