Dinas PUTR Lobar Kena Imbas Efisiensi Anggaran, Sebut Bertentangan dengan Visi Besar Presiden Prabowo-Minta Pangkas Anggaran TNI/Polri
MATARAM – Alokasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lombok Barat terpangkas imbas efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tersebut termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.
Tak tanggung-tanggung, efisiensi anggaran itu memotong sekitar Rp 30 miliar anggaran di Dinas PUTR Lombok Barat pada tahun anggaran 2025 ini.
“Semua anggaran dipotong. Semua jalan DAK dipotong dan irigasi, sekitar 25-30 miliar. Persentasenya saya belum cek,” kata Kepala Dinas PUTR Lombok Barat HL Winengan saat ditemui di acara Musda Real Estate Indonesia (REI) NTB pada Kamis (13/2/2024) di Hotel Golden Palace Mataram.
Mayoritas anggaran yang terpotong tersebut sebetulnya akan dialokasikan guna pembangunan jalan dan irigasi. Winengan mengingatkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto agar lebih teliti melihat skala prioritas dalam melakukan efisiensi anggaran.
“Harus diingat oleh negara, jalan itu menentukan sirkulasi ekonomi. Kalau itu terputus, maka perputaran ekonomi terganggu, rakyat susah. Banyak masalah akan muncul. Kalau negara memangkas anggaran jalan, itu bahaya,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran di bidang i infrastruktur tidak selaras dengan visi besar Presiden Prabowo yang ingin menggesa ketahanan pangan.
“Kedua irigasi, katanya kita mau ketahanan pangan, terus nanti bagaimana pertaniannya? Ketahanan pangan butuh jalan dan irigasi. Tidak sinkron dengan visi besar pemerintah,” ujarnya.
Lebih jauh, Winengan bersepakat dengan adanya efisiensi. Namun, mesti ditekankan pada aspek skala prioritas dan fokus menekan belanja yang boros.
“Silakan dipotong tapi dilihat porsinya. Yang seharusnya dipotong itu kan anggaran TNI/Polri dong,” bebernya.
