MATARAM – Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS. Hari ini, masyarakat Pulau Sumbawa mulai melakukan unjuk rasa agar Presiden Prabowo Subianto menggesa terealisasinya PPS.
Diketahui, PPS belum dapat terbentuk lantaran pemerintah pusat masih memberlakukan masa moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Anggota DPR RI asal Dapil NTB I Pulau Lombok itu berkomitmen untuk membantu gerakan masyarakat Pulau Sumbawa. Salah satunya dengan cara menyuarakan aspirasi masyarakat itu melalui rapat-rapat di DPR.
Dia menilai, dalam konteks pemekaran daerah, Komisi II DPR RI dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan Ren Peraturan Pemerintah (RPP) untuk ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP).
“Itu sebagai acuan dalam pengusulan dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB),” ujar Bupati Lombok Barat dua periode itu. Kamis (15/5/2025) dalam keterangan yang diterima PolitikaNTB.
Ia menjelaskan, proses pembentukan DOB
memang tidak bisa dilakukan cepat. Bahkan, RPP yang merupakan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 saja sudah lama tidak dibahas. Terkait itu, pihaknya berupaya mendesak agar PP harus segera tuntas pada 2025.
“Seperti yang saya sampaikan bahwa PP itu harus selesai di 2025 ini setelahnya baru kita usahakan berproses. Saya berkomitmen untuk itu,” teranf Politikus Partai Nasdem ini.
BACA JUGA: Anggota DPR RI Fraksi NasDem Fauzan Khalid Pantau Pelaksanaan Tes Seleksi PPPK di Lombok
Dia mengimbau masyarakat Pulau Sumbawa untuk tidak melakukan aksi demonstrasi anarkis. Apalagi sampai memblokade fasilitas publik seperti Pelabuhan Poto Tano.
Dia mendorong agar penyampaian aspirasi itu ditempuh melalui jalur formal termasuk dalam konteks demonstrasi.
“Apapun tuntutan kita, jangan sampai mengganggu fasilitas publik apalagi Pelabuhan Poto Tano yang menjadi jalur utama mobilitas warga terutama untuk kelancaran perekonomian daerah,” papar Fauzan.
Sebagai informasi, masyarakat Pulau Sumbawa melakukan aksi unjuk rasa di Pelabuhan Poto Tano. Imbas aksi tersebut, ruas jalan dari dan menuju Pelabuhan Poto Tano tersendat.
Pemprov NTB Dukung Terwujudnya PPS
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungan kepada pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa alias PPS.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB sangat mendukung pembentukan daerah otonom baru PPS. Namun kendala saat ini yang terjadi adalah moratorium dari pemerintah pusat.
“Kalau ada tanda dibukanya keran kebijakan itu (moratorium) kita akan bergegas,” kata Lalu Gita saat menerima massa aksi di Kantor Gubernur NTB pada Kamis (15/5/2025).
Ia mengatakan, akan terus melakukan konsolidasi ihwal perkembangan Provinsi Pulau Sumbawa di pemerintah pusat. Bila ada tambahan persyaratan-persyaratan maka akan dilengkapi.
“Daerah kita konsiliasi dulu. Nanti mungkin ada desain besar tambahan persyaratan-persyaratan,” papar Gita.
BACA JUGA: Kendala Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dalam Masa Moratorium Daerah Otonomi Baru
Lalu Gita juga menyarankan massa aksi untuk membentuk jaringan nasional bersama provinsi lainnya untuk ikut andil dalam menuntut penghentian moratorium, sehingga pembentukan PPS dapat dipercepat.
“Teman-teman juga harus membentuk jaringan nasional bersama provinsi-provinsi lain untuk melakukan pressure ke nasional agar segera terjadi perubahan kebijakan moratorium itu,” katanya.
Soal aksi di Pelabuhan Poto Tano, Lalu Gita berharap aksi berlangsung damai dan tidak terjadi penutupan pelabuhan. Karena jika penutupan terjadi bakal merugikan masyarakat sendiri yang bertanggung hidup dengan adanya pelayaran.
“Saya harap (demo) dengan cara-cara yang simpatik, kontruksif. Nanti diblokir harga barang meningkat. Yang rugi masyarakat sendiri,” ujarnya.
Soal nasib Pulau Lombok jika berpisah dengan Pulau Sumbawa, Gita mengatakan tidak berdampak buruk. Dengan hadirnya dua provinsi yang berdekatan kedua daerah bakal saling bekerjasama untuk kesejahteraan masyarakat.
“Siapa tahu Pulau Sumbawa adakah Brunei Darussalam dan Lombok adalah Singapura. Begitu Sumbawa berkembang saudara-saudaranya dari Lombok juga akan menikmati. Kita sejahtera bersama. Bukan bertanding tapi bersanding,” katanya.
Gubernur Iqbal Soal Pembentukan PPS: Itu Ranah Pemerintah Pusat
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal angkat bicara perihal kian menguatnya usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS. Bahkan, masyarakat Pulau Sumbawa berencana melakukan unjuk rasa di Pelabuhan Poto Tano pada 15 Mei mendatang.
Tak tanggung-tanggung, mereka bakal berupaya menutup Pelabuhan Poto Tano agar Presiden Prabowo Subianto mendengarkan aspirasi mereka.
Perihal tersebut, Iqbal irit bicara. Menurutnya, pembentukan provinis baru merupakan ranah pemerintah pusat.
“Itu bukan keputusan kami di level provinsi. Sehingga tidak perlu ada komentar khusus,” ucap Lalu Iqbal dalam keterangan yang diterima PolitikaNTB pada Selasa (13/5/2025).
Ketika disinggung bakal adanya aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mendukung pembentukan PPS itu, Iqbal meminta masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa, untuk menjaga kesehatan dan keamanan.
Namun soal kelanjutan PPS, Gubernur NTB ini tidak bersedia berkomentar lebih jauh.
“Soal PPS itu ranah pusat. Yang akan melakukan aksi unjuk rasa agar menjaga kesehatan, dan menjaga keamanan daerah,” ungkapnya.
