Prabowo Buka Peluang Reshuffle Kabinet Menjelang Dua Tahun Pemerintahan
JAKARTA, PolitikaNTB – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Prabowo mengatakan evaluasi terhadap jajaran menteri dan pembantunya dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap pejabat mampu menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam program wawancara Prabowo Menjawab pada Rabu (16/9/2026). Dalam wawancara itu, Prabowo ditanya mengenai penilaian terhadap kinerja para menteri serta kemungkinan dilakukannya evaluasi besar-besaran menjelang dua tahun pemerintahan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Prabowo mengatakan masa dua tahun merupakan periode yang cukup bagi anggota kabinet untuk menunjukkan kemampuan dan hasil kerja mereka. Namun, ia tidak menyebutkan nama menteri yang akan diganti maupun memastikan kapan perombakan kabinet berikutnya akan dilakukan.
“Saya kira itu sesuatu yang logis ya, dua tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” kata Prabowo dalam wawancara tersebut, sebagaimana diberitakan detikNews, Rabu (16/9/2026).
Evaluasi dilakukan secara terus-menerus
Prabowo menjelaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja jajaran pemerintah tidak hanya dilakukan menjelang momentum tertentu. Menurut dia, penilaian terhadap para pembantunya berlangsung secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
Dalam penjelasannya, Prabowo mengibaratkan kabinet sebagai sebuah kesebelasan sepak bola yang memiliki pemain inti, penyerang, serta pemain cadangan. Perumpamaan tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa setiap pejabat mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke,” ujar Prabowo.
Meski menyampaikan penilaian tersebut, Prabowo mengatakan terdapat kementerian yang tidak selalu berada di garis depan dalam pelaksanaan agenda pemerintah. Ia menyebut para menteri tetap bekerja sesuai kemampuan, kewenangan, dan inisiatif masing-masing.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa evaluasi kabinet tidak hanya berkaitan dengan pergantian pejabat, tetapi juga dengan pembagian tugas dan penempatan kementerian dalam menjalankan prioritas pemerintahan.
Reshuffle untuk menempatkan pejabat sesuai kompetensi
Prabowo mengatakan perombakan kabinet dapat dilakukan apabila diperlukan penyesuaian terhadap posisi dan tanggung jawab pejabat pemerintahan. Ia menekankan pentingnya menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya.
Menurut Prabowo, perubahan susunan kabinet dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja organisasi pemerintahan. Pergantian pejabat juga dapat dilakukan apabila terdapat persoalan yang harus dipertanggungjawabkan.
“Kalau pun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang. Tentunya kita organisasi ini selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi,” kata Prabowo.
Ia menambahkan, pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan posisi yang ditempatinya dapat menjadi bagian dari evaluasi. Dalam hal terdapat persoalan yang berkaitan dengan pejabat tertentu, pemerintah juga perlu mengambil langkah sesuai dengan ketentuan dan tanggung jawab yang berlaku.
Prabowo tidak merinci kementerian mana yang sedang dievaluasi secara khusus. Ia juga tidak mengumumkan daftar pejabat yang kemungkinan akan mengalami pergantian atau pergeseran posisi.
Pemerintah memasuki tahun kedua
Pembahasan mengenai reshuffle muncul ketika pemerintahan Prabowo-Gibran mendekati dua tahun masa jabatan. Pemerintahan ini dilantik pada 20 Oktober 2024 dan akan memasuki tahun ketiga masa pemerintahan pada Oktober 2026.
Dalam periode tersebut, pemerintah menjalankan sejumlah agenda prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, pembangunan sektor energi, serta upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja para pembantu presiden menjadi bagian dari pengelolaan pemerintahan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah melakukan perubahan susunan kabinet. Pada 14 September 2026, Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian tersebut menjadi salah satu perubahan penting dalam jajaran Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahan.
Namun, belum ada pengumuman resmi yang menyatakan bahwa pergantian Menteri Keuangan tersebut merupakan bagian dari rencana reshuffle besar-besaran yang dibicarakan Prabowo dalam wawancara terbarunya.
Partai politik serahkan keputusan kepada Presiden
Pernyataan Prabowo mengenai kemungkinan reshuffle kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah partai politik yang tergabung dalam pemerintahan.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan Presiden. Menurut dia, Prabowo memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan susunan pemerintahan yang dibutuhkan untuk mencapai target politik dan program kerja pemerintah.
“Bagi Golkar, perombakan kabinet adalah wewenang penuh presiden,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (17/9/2026), sebagaimana diberitakan detikNews.
Sarmuji mengatakan partainya menghormati kewenangan Presiden dalam menentukan susunan kabinet. Ia juga menyatakan bahwa setiap menteri dari Partai Golkar yang masuk dalam evaluasi harus menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pemerintahan.
Menurut Sarmuji, Presiden merupakan pihak yang paling mengetahui kebutuhan tim pemerintahan dalam menjalankan visi, misi, dan target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno juga menyatakan bahwa keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. PAN, kata Eddy, akan mengikuti keputusan yang diambil Prabowo terkait susunan kabinet.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa partai politik pendukung pemerintah belum menyampaikan nama atau daftar pejabat yang dipastikan akan terkena perombakan. Keputusan mengenai perubahan kabinet masih berada di tangan Presiden.
Belum ada pengumuman mengenai nama menteri
Meskipun membuka kemungkinan reshuffle, Prabowo belum mengumumkan kapan perubahan susunan kabinet akan dilakukan. Tidak ada pula pernyataan resmi mengenai kementerian atau menteri tertentu yang dipastikan akan diganti.
Pernyataan Presiden sejauh ini masih berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kemungkinan penyesuaian posisi dalam pemerintahan. Karena itu, nama-nama yang beredar di ruang publik mengenai calon menteri pengganti belum dapat dipastikan sebagai keputusan resmi.
Perubahan susunan kabinet merupakan kewenangan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Dalam pelaksanaannya, keputusan tersebut dapat mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi pejabat, kinerja kementerian, serta agenda pemerintahan.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan harus memiliki tim yang mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Evaluasi terhadap para menteri menjadi bagian dari upaya memastikan agenda pemerintah tetap berjalan. Hingga Jumat (18/9/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal reshuffle berikutnya ataupun daftar menteri yang akan diganti. Perkembangan selanjutnya masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. (*)
