NasionalPolitik

Komisi II DPRD NTB Dorong Pemerintah Segera Terapkan E-tiket Jalur Laut

Mataram – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Satriawandi, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera memberlakukan sistem pembelian tiket secara online (e-tiket) pada penyebrangan di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur – Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat.

Satriawandi menilai bahwa langkah Pemprov untuk menerapkan sistem e-tiket tersebut merupakan salah satu trobosan baru di NTB agar perekonomian masyarakat di Pulau Sumbawa dan Lombok berjalan dengan cepat.

“Ini kan memperlancar dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat antar dua pulau ini, ya kan. Jadi seyogyanya seluruh regulasi yang dibuat tidak perlu ada alur administrasi yang terlalu berbelit-belit,” katanya saat ditemui di ruangannya, Kamis (2/11/2023) siang.

Politisi Partai Golkar menjelaskan, langkah penerapan sistem e-tiket ini telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan aturan yang efektif dan efisien.

Selain itu, ia juga menilai bahwa sistem e-tiket ini akan dapat memangkas ada potensi pungutan liar (pungli) pada penumpang.

“Ini yang tidak boleh dilakukan (mempersulit). Karena di NTB ini kan ingin mengejar pertumbuhan ekonomi melalui transportasi laut cepat,” ujarnya.

DPRD Provinsi asal Lombok Tengah ini juga menilai bahwa, jika sistem manual terus saja dilakukan. Maka kata dia, NTB tidak akan pernah mengalami kemajuan yang pesat.

“Kita akan ketinggalan kalau sistem manual terus. Itu yang akan membuat loos pendapatan masyarakat,” imbuhnya.

Kemudian soal adanya biaya administrasi yang banyak dikeluhkan itu lanjut Satriawandi, pihaknya yang membidangi masalah perekonomian tentu akan melihat progres di lapangan.

Menurutnya, arus penyebrangan laut ini tidak boleh diperlambat. Pihaknya berjanji jika menemukan adanya pihak yang coba-coba bermain dalam hal tersebut akan ditindak langsung.

“Jadi tidak kami percaya dulu untuk sementara sebelum kami cek turun ke lapangan. Kalau memang ada yang seperti itu, tentu kami akan melakukan hal-hal untuk memperlancar dan mempercepat penyebrangan ini,” ungkapnya.

Satriawandi menegaskan, pihaknya di DPRD NTB sangat mendukung trobosan penerapan e-tiket tersebut. Hal itu kata dia, merupakan salah satu bentuk kemajuan di suatu daerah.

“Kalau justru masih sistem manual ini kan kami khawatir. Pertanggungjawaban pendataan administrasinya kan bisa saja ndak begitu kongkrit,” terangnya.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, pemberlakuan sistem pembelian tiket online ini bertujuan untuk memudahkan perjalanan masyarakat dari Lombok ke Sumbawa.

“Prinsip tiket online itu membuat sesuatu murah dan mudah,” kata Lalu Gita kepada awak media di Kantor Gubernur NTB.

Di sisi lain, Lalu Gita juga akan meninjau kembali apa dampak dari penerapan e-tiket tersebut. Ia berjanji jika ada sesuatu yang mempersulit masyarakat pada regulasi itu maka dirinya tidak akan segan-segan untuk mengevaluasi kembali.

“Coba kita liat. Kita cek lagi dan evaluasi di mana kurangnya. Dan apa urgensinya,” ujar Lalu Gita.

Di singgung soal adanya biaya administrasi pada pembelian e-tiket tersebut, Lalu Gita menegaskan akan meninjau kembali aturan tersebut.

Mantan Sekda NTB itu juga memastikan tidak ada pihak yang boleh mengambil keuntungan dalam penerapan e-tiket tersebut.

“Kita cek dulu. Regulasinya macam apa kita cek. Dan kita pastikan tidak boleh ada pemungutan ketika masyarakat tidak mendapat jasa layanan,” pungkasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button