MATARAM, PolitikaNTB – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian heran pertumbuhan ekonomi NTB minus sampai 1,47 persen di awal 2025. Keheranan itu disampaikan Eks Kapolri itu tatkala memberikan pemaparan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025.
Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I tahun 2025 memang mengalami kontraksi. Hal ini disebabkan penurunan signifikan di sektor pertambangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, produksi sektor tambang turun hingga 30 persen yang berdampak langsung pada laju pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi di luar sektor tambang justru menunjukkan tren positif.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yusron Hadi, menyebutkan realisasi pertumbuhan ekonomi di luar tambang mencapai 5,57 persen pada triwulan pertama tahun ini.
Angka ini bahkan mengungguli rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di angka 4,87 persen, maupun pertumbuhan nasional tanpa tambang yang tercatat 5,4 persen.
“Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan Bali yang mencatat angka 5,52 persen, dan juga melampaui NTT yang sebesar 4,55 persen. Bahkan mengungguli rata-rata pertumbuhan nasional,” ungkap Yusron, Selasa (27/5/2025).
Pemerintah Provinsi NTB pun optimis perekonomian daerah akan menunjukkan percepatan pada triwulan II tahun 2025. Optimisme ini didukung oleh percepatan pelaksanaan proyek-proyek fisik yang telah diinstruksikan langsung oleh Gubernur NTB kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“InsyaAllah, dengan dimulainya pengerjaan proyek fisik pemerintah serta koordinasi intensif bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat realisasi belanja daerah, sektor konstruksi akan tumbuh pesat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.
Yusron juga tidak menampik bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan tetap menjadi tantangan, terutama akibat menurunnya kontribusi sektor tambang yang selama ini menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor pertanian.
Ia menjelaskan, penurunan produksi tambang ini terjadi karena terhentinya aktivitas ekspor sejak 31 Desember 2024. Saat ini, proses pengujian smelter tengah berlangsung dan belum memungkinkan ekspor dilakukan seperti sebelumnya.
BACA JUGA: Menteri Transmigrasi Akan Bangun Kawasan Ekonomi Terintegrasi di NTB
“Bapak Gubernur sudah mengambil langkah responsif dengan melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah pusat agar diberikan relaksasi izin ekspor konsentrat, meski dalam volume dan waktu yang terbatas,” tegas Yusron.
