Pemprov NTB
-
PEMERINTAHAN
Dewan Soroti Realisasi Program Desa Berdaya, Acip: Transfer Uang Saja Lelet
Anggota Komisi III DPRD NTB M Nashib Ikroman menyoroti lambannya realisasi Program Desa Berdaya yang sudah dialokasikan dalam APBD NTB…
Read More » -
PARTAI POLITIK
Fraksi Golkar DPRD NTB Apresiasi KPK: Desak Pemprov Berlaku Adil, Buka Review Belanja OPD
Ia menilai Pemprov NTB tidak boleh hanya menyoroti pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam evaluasi anggaran. Menurutnya, pemeriksaan juga harus mencakup…
Read More » -
PEMERINTAHAN
Tingkatkan Mutu Pendidikan di Daerah 3T, Pemkab Sumbawa-Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Generasi Emas 2045
Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat sinergi dan komitmen dalam memeratakan kualitas pendidikan, khususnya…
Read More » -
PEMERINTAHAN
Sewa Mobil Listrik Pemprov NTB Sudah Dikaji Mendalam, Jangan Dipolitisir
Menurut Iwan, setiap kebijakan strategis yang menyangkut penggunaan anggaran daerah tidak mungkin diputuskan secara tiba-tiba. Terlebih kebijakan tersebut melibatkan berbagai…
Read More » -
PEMERINTAHAN
Komisi IV DPRD NTB Minta Bappeda Perkuat Akselerasi ‘Triple Agenda’ Pembangunan Iqbal-Dinda
Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB memperkuat fungsi perencanaan, koordinasi, dan…
Read More » -
PEMERINTAHAN
PBNW Dukung Penuh Sistem Meritokrasi di NTB: Pastikan Mesin Birokrasi Berfungsi Profesional dan Optimal
Nahdlatul Wathan (NW) sebagai organisasi terbesar di NTB ingin memastikan, agar Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan layanan maksimal terhadap…
Read More » -
PARTAI POLITIK
Basri Mulyani Soroti Fenomena ‘Kartel Pansel’ di Pemprov NTB
Polemik seputar proses seleksi direksi BUMD dan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali…
Read More » -
PEMERINTAHAN
Perda Perizinan Berusaha Disahkan, NTB Siap Ciptakan Iklim Usaha Sehat
MATARAM, PolitikaNTB – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Provinsi NTB secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan…
Read More » -
PEMERINTAHAN
Iwan Slenk: Perbuatan Hukum yang Dilandaskan pada Pergub 02 dan 06 Tahun 2025 Sah, Termasuk BTT
Iwan Slenk menerangkan basis argumentasinya berpijak pada posisi hukum Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam pergeseran anggaran BTT tersebut.
Read More »
