MATARAM – Setelah melakukan aksi unjuk rasa di Pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, demonstrasi menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS kini akan digelar di Bima.
Unjuk rasa akan dipimpin oleh koalisi masyarakat yang menyebut diri mereka Barisan Pemuda Nusantara (Bardam) NTB. Menurut rencana, unjuk rasa bakal digelar pada 21 Mei mendatang.
Adapun mereka akan menggelar aksi di dua titik yakni di Bandara Sultan Salahuddin Bima dan di Pelabuhan Bima. Aksi tersebut menuntut dua hal.
“Meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB),” kata Ketua Cabang Bardam NTB wilayah Bima Yunus dalam keterangan yang dilihat PolitikaNTB pada Senin (19/5/2025).
BACA JUGA: Selain PPS, Kabupaten Lombok Selatan dan Kota Samawa Rea Juga Masuk Usul Pemekaran
Kedua, mereka mendorong Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang undang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
“Aksi ini sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat Pulau Sumbawa sejak 25 tahun yang lalu,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa mendesak percepatan pembentukan PPS dilakukan di Pelabuhan Poto Tano pada 15 Mei yang lalu.
Massa aksi melakukan blokade akses jalan menuju Pelabuhan Poto Tano. Imbasnya, terjadi kemacetan sepanjang jalan utama akses menuju ke pelabuhan. Di hari yang sama, aksi juga dilakukan di Kantor Gubernur NTB dan Kantor DPRD NTB.
Pemprov NTB Dukung PPS
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungan kepada pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa alias PPS.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB sangat mendukung pembentukan daerah otonom baru PPS. Namun kendala saat ini yang terjadi adalah moratorium dari pemerintah pusat.
“Kalau ada tanda dibukanya keran kebijakan itu (moratorium) kita akan bergegas,” kata Lalu Gita saat menerima massa aksi di Kantor Gubernur NTB pada Kamis (15/5/2025).
BACA JUGA: Kendala Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dalam Masa Moratorium Daerah Otonomi Baru
Ia mengatakan, akan terus melakukan konsolidasi ihwal perkembangan Provinsi Pulau Sumbawa di pemerintah pusat. Bila ada tambahan persyaratan-persyaratan maka akan dilengkapi.
“Daerah kita konsiliasi dulu. Nanti mungkin ada desain besar tambahan persyaratan-persyaratan,” papar Gita.
Lalu Gita juga menyarankan massa aksi untuk membentuk jaringan nasional bersama provinsi lainnya untuk ikut andil dalam menuntut penghentian moratorium, sehingga pembentukan PPS dapat dipercepat.
“Teman-teman juga harus membentuk jaringan nasional bersama provinsi-provinsi lain untuk melakukan pressure ke nasional agar segera terjadi perubahan kebijakan moratorium itu,” katanya.
Soal aksi di Pelabuhan Poto Tano, Lalu Gita berharap aksi berlangsung damai dan tidak terjadi penutupan pelabuhan. Karena jika penutupan terjadi bakal merugikan masyarakat sendiri yang bertanggung hidup dengan adanya pelayaran.
“Saya harap (demo) dengan cara-cara yang simpatik, kontruksif. Nanti diblokir harga barang meningkat. Yang rugi masyarakat sendiri,” ujarnya.
Soal nasib Pulau Lombok jika berpisah dengan Pulau Sumbawa, Gita mengatakan tidak berdampak buruk. Dengan hadirnya dua provinsi yang berdekatan kedua daerah bakal saling bekerjasama untuk kesejahteraan masyarakat.
“Siapa tahu Pulau Sumbawa adakah Brunei Darussalam dan Lombok adalah Singapura. Begitu Sumbawa berkembang saudara-saudaranya dari Lombok juga akan menikmati. Kita sejahtera bersama. Bukan bertanding tapi bersanding,” katanya.
Sebagai informasi, selain menggelar aksi di DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB, massa dengan jumlah besar juga menggelar aksi di Pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Massa menuntut Presiden Prabowo segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru.
