MATARAM – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS) asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB I Pulau Sumbawa, Johan Rosihan angkat bicara ihwal rencana unjuk rasa di Pelabuhan Poto Tano pada 15 Mei mendatang.
Unjuk rasa itu digelar sebagai bentuk protes kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS. Aksi itu rencananya akan digelar secara besar-besaran.
Menurut Johan, perjuangan pembentukan PPS telah melalui mekanisme yang panjang. Setidaknya dalam 20 tahun terakhir.
“PPS ini-kan perjuangan yang sudah sangat panjang ya. Dan saya pikir ketika desain Daerah Otonomi Baru (DOB) sedang dibahas maka aksi ini menemukan momentumnya,” kata Johan Rosihan dalam keterangan yang diterima PolitikaNTB pada Selasa (13/5/2025).
Anggota Komisi IV DPR RI itu menerangkan, pembentukan PPS telag masuk ruang pembahasan antara Komisi II DPR RI bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, belum ada progress sampai dengan saat ini.
“Atas kesepakatan Komisi II dan Kemendagri itu, saya pikir gerakan hari ini adalah gerakan yang wajar untuk merespon itu,” ujar Eks Anggota DPRD NTB ini.
Dijelaskan Johan, dari aksi unjuk rasa besar-besaran itu dilakukan masyarakat guna mengingatkan kembali Presiden Prabowo Subianto perihal perjuangan pembentukan PPS.
“Kepada pemerintah agar apa yang menjadi tuntutan rakyat ini harus bisa dipertimbangkan bahwa ada di Tenggara Indonesia itu, ada kawasan yang namanya Pulau Sumbawa dengan segala persyaratannya siap menjadi provinsi sendiri,” terangnya.
Terkait rencana aksi unjuk rasa, Johan mengaku telah berkomunikasi dengan kelompok yang menamakan diri KP4S yang merasa bertanggung jawab atas demo itu, mamastikan bahwa tidak akan ada blokade pelabuhan yang akan menggang pelayanan publik.
“Saya mendapatkan kepastian dari mereka bahwa tidak ada dalam pikiran mereka itu untuk memblokade atau mengganggu pelayanan publik. Mereka hanya ingin mengingatkan saja bahwa ada agenda yang belum selesai kita perjuangkan,” kata Johan memastikan.
“Kalaupun ada isu-isu seperti itu, maka itu yang harus kita jaga. Pihak keamanan harus merespon itu dan jangan kemudian membuat spekulasi-spekulasi yang membuat masyarakat terpecah belah,” imbuh Johan.
Johan menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa itu merupakan aksi damai merupakan agenda yang sangat baik. Menyuarakan kembaki aspirasi yang sudah lama diperjuangkan. Mereka tidak mungkin akan melakukan aksi yang bisa menimbulkan antipati terhadap masyarakat.
“Ini agenda baik ya. Agenda yang diperjuangkan adalah untuk membangun kesadaran masyarajat, jika melakukan blokade maka sama artinya mereka berhadapan dengan masyarakat. Karena itu menurut saya itu tidak akan terjadi,” ujar politisi kelahiran Pulau Sumbawa ini.
“Jadi hanya aksi damai dan itu sudah terkoordinasi dengan pihak keamanan. Sekarang pihak keamanan bisa mengamankan atau tidak, jadi itu aja soalnya,” tambahnya.
Sementara terkait beragam isu yang menghambat pengesahan PPS yang sudah diperjuangkan sejak 20 tahun silam karena minimnya keterlibatan para elite Pulau Sumbawa. Terutama yang ada di nasional.
Johan Rosihan menegaskan bahwa seluruh elite Pulau Sumbawa telah bersepakat perihal pembentukan PPS. Perjuangan PPS menurutnya masih terhambat murni lantara pemerintah memberlakukan moratorium DOB.
“Ya hanya itu persoalannya, tidak ada yang lain,” tegasnya.
Persoalan dukungan elit Pulau Sumbawa ataupun pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota maupun pemerintah provinsi NTB pungkasnya sudah clear. Ha( itu ditunjukkan ketika sebelas tahun yang lalu semua persyaratan pengesahan PPS sudah terpenuhi, namun terhenti karena moratorium DOB.
“Semua elit sumbawa sudah oke. Jika mereka tidak oke, maka tidak akan terpenuhi persyaratan itu. Dan persyaratan itu terhenti karena moratorium itu bukan karena yang lain. Jadi jangan dikembangkan kesana kemari bisa memanaskan situasi ketika ada demo seperti itu,” tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Johan juga mengapresiasi sikap Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang menyatakan bahwa PPS itu adalah urusan pemerinta pusat bukan daerah.
“Itu jawaban yang tepat karena itu bukan kewenangannya dia kan. Karena ini kehendak rakyat arus besar yang terjadi di Sumbawa, saya pikir miq Iqbal akan bijak, jadi stement beliau itu jawaban bijak dari seorang pemimpin,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal angkat bicara perihal kian menguatnya usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS. Bahkan, masyarakat Pulau Sumbawa berencana melakukan unjuk rasa di Pelabuhan Poto Tano pada 15 Mei mendatang.
Tak tanggung-tanggung, mereka bakal berupaya menutup Pelabuhan Poto Tano agar Presiden Prabowo Subianto mendengarkan aspirasi mereka.
Perihal tersebut, Iqbal irit bicara. Menurutnya, pembentukan provinis baru merupakan ranah pemerintah pusat.
“Itu bukan keputusan kami di level provinsi. Sehingga tidak perlu ada komentar khusus,” ucap Lalu Iqbal dalam keterangan yang diterima PolitikaNTB pada Selasa (13/5/2025).
Ketika disinggung bakal adanya aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mendukung pembentukan PPS itu, Iqbal meminta masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa, untuk menjaga kesehatan dan keamanan.
Namun soal kelanjutan PPS, Gubernur NTB ini tidak bersedia berkomentar lebih jauh.
“Soal PPS itu ranah pusat. Yang akan melakukan aksi unjuk rasa agar menjaga kesehatan, dan menjaga keamanan daerah,” ungkapnya.
Demo di Pelabuhan Poto Tano
Personel Brimob bakal dikerahkan untuk mengamankan aksi di Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat pada 15 Mei mendatanf. Aksi tersebut merupakan unjukrasa besar-besaran mendesak pemerintah mempercepat pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Kabag Ops Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), AKP I Dewa Gede Wija Astawa mengatakan sejauh ini Polres KSB menyiapkan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Brimob Polres KSB.
“Perintah Pak Kapolres pengamanan maksimal, jadi libatkan Brimob. BKO langsung dari Polres,” katanya pada Senin (12/5/2025).
Aksi tersebut kata Dewa dengan estimasi massa yang cukup besar, mengingat dalam pemberitahuan aksi bahwa aksi melibatkan massa dari berbagai daerah di Pulau Sumbawa, mulai dari KSB, Sumbawa, Bima, Kota Bima dan Dompu.
“Estimasi kita kurang tahu karena (pemberitahuan aksi) langsung ke Polda. Ini antar kabupaten di Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Pihak kepolisian juga kata Dewa telah berkoordinasi dengan ASDP di Poto Tano dan Dinas Perhubungan. Keputusan menyebut penyeberangan tetap normal dan tidak ada penghentian.
“Pelabuhan tetap berjalan, kita sudah berkoordinasi dengan ASDP, dengan Dishub juga,” ujarnya.
Dirinya mengatakan jika saat demo nanti estimasi massa cukup besar yang membutuhkan penambahan personel, Polres KBS akan meminta BKO untuk ikut dalam pengamanan aksi.
Dijelaskan, Dewa mengimbau agar saat aksi nanti, massa tidak menutup akses pelabuhan yang berdampak pada terganggunya aktivitas penyeberangan.
“Kami imbau tidak mengganggu aktivitas penyeberangan. Karena menyangkut kepentingan di sana, ada ekonomi dan lainnya,” katanya.
Sebelumnya, General Manager ASDP Kayangan, Heru Wahyono mengaku telah mendapat kabar rencana aksi penutupan pelabuhan.
Dia mengatakan akan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait arus pelayaran rute Kayangan – Poto Tano atau sebaliknya pada 15 Mei nanti.
“Kita akan koordinasi dengan stakeholders terkait di Kayangan maupun di Poto Tano,” katanya.
