MATARAM – Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima, Furkan Sangiang, mengingatkan Pemerintah NTB agar kekosongan jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkewan) tidak mengganggu pelayanan perizinan yang sangat vital bagi peternak.
Ia menekankan, saat ini ribuan sapi siap kirim ke Jakarta masih tertahan akibat mandeknya proses administrasi.
Furkan menyebutkan, lebih dari 3.000 ekor sapi asal Bima belum bisa dikirim ke luar daerah lantaran izin pengangkutan belum ditandatangani. Masalah ini menurutnya diperparah oleh kekosongan jabatan usai Kadis Nakkeswan sebelumnya, Muhammad Riadi, dimutasi dan dilantik sebagai Kepala Biro Umum Pemprov NTB pada Rabu (30/4/2025).
“Ini kondisi darurat bagi kami peternak. Hanya ada waktu 30 hari untuk menjual sapi kurban sebelum Iduladha. Kalau izin tertahan, maka kerugian besar tak terhindarkan,” ujar Furkan, dalam siaran pers-nya.
Selain ribuan sapi yang tertahan, Furkan juga mengungkapkan bahwa saat ini ratusan truk tronton di Bima dan Dompu tidak bisa bergerak karena belum mendapat izin keberangkatan.
Para sopir terpaksa tinggal di truk selama berhari-hari, sementara para pemilik CV harus menghadapi tekanan dari peternak dan menanggung tambahan biaya operasional.
“Ada pemilik CV yang dikejar peternak karena izin tak kunjung keluar. Bahkan mereka harus bayar sewa tambahan karena truk sudah menunggu sampai 8 hingga 10 hari. Ini tidak adil dan sangat memberatkan,” tambahnya.
Furkan meminta Sekretaris Dinas Peternakan NTB segera menandatangani izin-izin yang sudah siap, tanpa harus menunggu pejabat definitif.
Ia juga mendesak Gubernur NTB untuk segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berdampak luas terhadap sektor peternakan.
“Jangan sampai masalah birokrasi membuat kami kehilangan pasar dan membuat ekonomi peternak lokal lumpuh. Pemerintah harus cepat, karena ini soal kebutuhan nasional dan kesejahteraan petani-peternak daerah,” pungkasnya.
