MATARAM – Keputusan mutasi pejabat di tubuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) belum ada kepastian. Padahal, sepanjang bulan Maret yang lalu, kabar mutasi santer terdengar.
Bahkan, telah tersiar kabar tanggal bakal dilaksanakannya mutasi di kalangan para pejabat. Namun, hingga kini, Pemprov NTB belum juga melaksanakan kebijakan tersebut. Saat isu mutasi menguat, sejumlah nama pejabat yang bakal kena mutasi pun telah beredar.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam arahannya saat Apel perdana pasca libur Idul Fitri 1446 H dan Halal Bi Halal di Lapangan Bumi Gora kembali menyinggung ihwal mutasi.
Iqbal berpesan agar birokrasi menghindari cara cara lama dalam pengelolaan pemerintahan dan berkomitmen menegakkan meritokrasi.
“Cara cara lama tidak banyak mengubah NTB dari waktu ke waktu. Saya juga berkomitmen untuk membangun meritokrasi bagi orang yang tepat di tempat yang tepat,” kata Iqbal pada Selasa (8/4/2025).
“Saya berkomitmen menerapkan meritokrasi bersama Ibu Dinda. Namun, kami sadar bahwa menerapkan itu tidak bisa dilakukan dalam satu malam,” imbuhnya.
Menurut Iqbal, orang-orang yang terbaik akan ditempatkan di tempat-tempat terbaik. Apa pun latar belakang politik, kelompok agama, dan suku.
“Saya sudah perhatikan semua birokrasi selama satu bulan lebih. Mulai hari ini kami akan bekerja dengan sungguh sungguh,” tandasnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Yusron Hadi menuturkan komitmen kuat Pemprov NTB menerapkan meritokrasi.
Ia mengaku, mutasi masih menjadi salah satu agenda prioritas di awal kepemimpinan Iqbal-Dinda. Mutasi pada tahap awal akan dilakukan untuk mengisi 13 jabatan kosong di OPD.
“Siapa bilang maju mundur? Kan wajar (mutasi) karena memang ada 13 posisi yang kosong. Tapi semuanya kan berproses. Pak Gubernur (Lalu Iqbal) tetap berkomitmen menjaga proses ini dalam ranah meritokrasi. Ditunggu saja,” jelasnya.
Yusron meminta publik menunggu kapan mutasi itu akan digelar. Semakin cepat mutasi digelar, kata Yusron, maka semakin cepat pula Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menggesa program prioritasnya.
“Kita tunggu saja soal mutasi. Pak Gubernur kan sebelumnya sudah menekankan bahwa mutasi itu kebutuhan organisasi. Jadi kita tunggu saja. Semakin cepat tentu semakin cepat beliau merealisasikan program-programnya,” jelasnya.
Yusron memberikan jawaban normatif perihal apakah mutasi akan dilakukan pasca perampingan OPD. “Bisa iya bisa tidak,” jelasnya.
Adapun 13 jabatan kepala OPD yang masih kosong di antaranya Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kemudian tiga Wakil direktur RSUD Provinsi NTB, Kepala Dinas Perpustakaan, Staf Ahli Gubernur, Kepala Brida, Kepala BPKAD, Inspektur Inspektorat dan Kepala BKD.
