Gerindra NTB Bantah Kedatangan Enam Pimpinan Parpol ke Polda Masukkan Laporan

Mataram – DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat (NTB), memberikan penjelasan ihwal kedatangan enam partai politik (parpol) ke Polda NTB, Senin (26/2/2024) kemarin malam.
Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Partai Gerindra NTB Sudirsah Sujanto mengatakan, kedatangan para pimpinan parpol itu bukan untuk melaporkan kecurangan.
Namun, mereka datang untuk meminta atensi pihak kepolisian agar memberikan jaminan keamanan, kenyamanan terhadap masyarakat saat berlangsungnya pleno di Kabupaten Lombok Barat dan pleno Provinsi.
“Bukan melaporkan. Tapi minta atensi Polda untuk menjamin keamanan, kenyamanan agar hasil Pemilu bisa jujur, adil dan bermartabat,” kata Sudirsah kepada PolitikaNTB, Selasa (27/2/2024) via WhatsApp.
Selain itu, Sudirsah juga menjelaskan bahwa para pimpinan tak ingin melihat demokrasi di Indonesia tercederai oleh segelintir orang untuk merenggangkan kekuasaannya.
“Kita cinta NTB ini, maka kita tidak ingin demokrasi di NTB ini tercedrai,” ujar Sudirsah.
Enam Pimpinan Parpol Datangi Mapolda NTB
Sebelumnya, Enam pimpinan partai politik (parpol) mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (26/2/2024) malam.
Enam pimpinan parpol tersebut di antaranya Ketua DPD Partai Gerindra NTB yang juga Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) NTB Muazzim Akbar, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB Yek Agil.
Ada juga ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muzihir, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lalu Hadrian Irfani dan Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman.
Kedatangannya ke Mapolda NTB tak lain guna meminta kapolda NTB mengatensi dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, dugaan kecurangan pemilu di Sekotong bisa berdampak kepada stabilitas dan keamanan daerah.
Sejumlah hal yang disampaikan soal adanya kejanggalan ihwal partisipasi pemilih di Lombok Barat yang di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai hampir 100 persen.
Kemudian kedua, adanya ‘pencurian’ migrasi suara dari mayoritas partai politik kepada satu partai politik.
“Kami menyampaikan kondisi yang ada di Sekotong. Kami seluruh parpol tentu punya tabulasi data internal masing-masing sebagai data pembuktian kami nantinya. Ini jadi referensi dan catatan untuk genarasi kita berikutnya agar tidak terjadi peristiwa yang sama. Kita semua tahu ini masalah yang terjadi terus-menerus,” kata Pathul.