Penyerahan Rancangan KUA PPAS Tahun 2023 Dianggap Lamban
Mataram – Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Baiq Isvie Rupaedah akui bahwa ada keterlambatan soal penyerahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024.
Bahkan, Isvie mengaku pihaknya telah melayangkan surat ke pemerintah provinsi (Pemprov) agar KUA PPAS segera diserahkan ke DPRD.
Hanya saja, Isvie enggan untuk menjelaskan secara rinci apa permasalahan yang terjadi sehingga pembahasan dokumen penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu telat disetor ke DPRD.
“Tanya eksekutif lah, kan dia yang terlambat. Kita sudah surati resmi dua kali. Tapi intinya kita ingin melakukan tugas-tugas di tahun politik ini bahwa kita tetap bekerja,” kata Isvie kepada awak media usai menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2024, pada Selasa (14/11/2023).
Lebih jauh, Isvie memastikan pembahasan KUA PPAS ini akan selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, yakni pada akhir November 2023.
“Yang penting akan selesai pada saatnya,” tegasnya.
Menurut Isvie, pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun 2024 ini harus tuntas pada akhir November ini. Sehingga sebelumnya kalangan dewan sejak awak telah bersurat kepada Pemprov untuk mempercepat penyusunannya.
“Sehingga kita rapat terus dari hari ini sehingga selsai. Jadi insyaallah selsai tepat waktu,” ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, akui ada dinamika yang muncul akibat tarik ulur pembahasan KUA PPAS ini.
Menurut Lalu Gita, dalam proses pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2024 ini relatif hampir tidak ada janji-janji politik. Sehingga, ia serahkan kepada Pj Sekda langsung.
Di sisi lain, Lalu Gita aku bahwa tugasnya sebagai Pj saat ini seperti menjabat dalam tiga posisi sekaligus, yang mana ia sebut sebagai 3 in 1.
“Menjalankan tugas kePjan ini harus menjalankan tugas Gubernur, tugas Wakil Gubernur dan masih ikut membahas TAPD juga,” katanya.
