KONI NTB dan PB PON Perkuat Sinergi, Matangkan Persiapan PON XXII 2028
MATARAM, PolitikaNTB – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Mohan Roliskana menggelar pertemuan dengan Gubernur NTB sekaligus Ketua Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, H Lalu Muhamad Iqbal, di Ruang Rapat Kerja Pendopo Gubernur NTB, Mataram, Sabtu (7/11/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Harian KONI NTB H Firadz Pariska, Sekretaris KONI NTB sekaligus Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda, beserta jajaran pengurus KONI NTB lainnya.
Turut hadir Sekretaris Daerah NTB Abul Chaer, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB Syamsul Hadi, Inspektur Inspektorat NTB Budi Herman, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman NTB H Lalu Kusuma Wijaya, Kepala Kesbangpoldagri NTB Surya Bahari, Kepala BKAD NTB Nursalim, Kepala BKD NTB Tribudi Prayitno, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Pertemuan tersebut membahas secara khusus perkembangan dan kesiapan NTB sebagai tuan rumah PON XXII 2028 bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembahasan difokuskan pada dua agenda utama, yakni Sukses Prestasi dan Sukses Penyelenggaraan sebagai target besar yang harus dicapai dalam pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, KONI NTB memaparkan sejumlah perkembangan persiapan yang telah dan sedang dilakukan. Materi pemaparan meliputi hasil visitasi venue, pemetaan cabang olahraga, proyeksi kebutuhan anggaran, kesiapan atlet, hingga berbagai kebutuhan teknis yang memerlukan koordinasi dan dukungan lintas sektor.
Pada aspek prestasi, KONI NTB menitikberatkan persiapan pada pembinaan dan peningkatan kualitas atlet agar mampu bersaing di tingkat nasional. Target sukses prestasi harus berjalan beriringan dengan kesiapan NTB sebagai tuan rumah, sehingga keberhasilan penyelenggaraan juga diikuti pencapaian prestasi olahraga yang maksimal.
Sementara pada aspek penyelenggaraan, hasil visitasi venue menjadi salah satu pijakan penting dalam menentukan langkah persiapan berikutnya. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui kondisi fasilitas yang tersedia, kebutuhan perbaikan, serta sarana dan prasarana yang masih harus dipenuhi.
Melalui pemetaan tersebut, setiap kebutuhan dan persoalan diharapkan dapat diidentifikasi lebih dini, sehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara terukur sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Pertemuan juga membahas pentingnya integrasi kerja antara KONI NTB, PB PON, dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan PON merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan keterlibatan berbagai institusi, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga seluruh pemangku kepentingan terkait.
Dalam pembagian peran, KONI NTB berfokus pada pembinaan olahraga, kesiapan atlet, dan kebutuhan teknis pertandingan. Sementara PB PON bersama pemerintah daerah mengoordinasikan berbagai aspek penyelenggaraan yang memiliki cakupan lebih luas, termasuk dukungan infrastruktur, fasilitas, akomodasi, transportasi, dan kebutuhan pendukung lainnya.
Gubernur NTB sekaligus Ketua PB PON 2028 H Lalu Muhamad Iqbal dalam pertemuan tersebut menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung seluruh tahapan persiapan PON. Kesempatan NTB menjadi tuan rumah bersama NTT dipandang sebagai momentum bersejarah sekaligus peluang untuk menunjukkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan kegiatan berskala nasional.
Selain menjadi ajang olahraga, PON 2028 juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi NTB kepada masyarakat Indonesia. Karena itu, seluruh persiapan diarahkan tidak hanya pada kelancaran pertandingan, tetapi juga pada penciptaan kesan positif dan manfaat yang lebih luas bagi daerah.
Penguatan koordinasi antara PB PON dan KONI NTB menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut. Kedua institusi berada dalam satu kerangka kerja persiapan PON dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Komunikasi terbuka, koordinasi berkala, serta penyelesaian persoalan secara bersama diperlukan agar seluruh program berjalan terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
Pada aspek pembiayaan, pertemuan membahas perlunya pemetaan kebutuhan anggaran secara konkret dan terukur. Kebutuhan tersebut mencakup penyelenggaraan, infrastruktur dan venue, akomodasi, transportasi, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Pembagian tanggung jawab pembiayaan antara PB PON, KONI, dan pemerintah daerah juga menjadi perhatian agar setiap kebutuhan dapat ditangani oleh pihak sesuai kewenangannya. Perencanaan anggaran akan disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga mekanisme pembiayaan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dukungan kebijakan dan penganggaran melalui komunikasi dengan DPRD NTB turut menjadi bagian dari pembahasan. PON merupakan agenda bersama daerah yang membutuhkan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam menentukan kebutuhan prioritas serta bentuk dukungan yang diperlukan sesuai ketentuan.
Selain koordinasi di tingkat daerah, PB PON juga akan mengintensifkan komunikasi dengan KONI Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, DPR RI, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, dukungan pemerintah pusat, dan kesiapan teknis penyelenggaraan PON.
Dari sisi dampak pembangunan,
penyelenggaraan PON XXII 2028 diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB. Kehadiran atlet, ofisial, perangkat pertandingan, dan pengunjung dari berbagai provinsi akan membuka peluang bagi sektor perhotelan, transportasi, UMKM, kuliner, hingga pariwisata.
PON juga diharapkan menjadi momentum pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah, baik melalui peningkatan fasilitas olahraga, penguatan pengalaman penyelenggaraan kegiatan berskala nasional, maupun tumbuhnya budaya olahraga dan prestasi di tengah masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, KONI NTB dan PB PON sepakat meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi secara berkala. Pertemuan lanjutan akan diperluas dengan melibatkan perangkat daerah, bupati dan wali kota se-NTB, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperjelas pembagian tugas, mempercepat identifikasi kebutuhan, memperkuat dukungan lintas sektor, serta memastikan setiap tahapan persiapan berjalan sesuai target.
Melalui sinergi KONI NTB, PB PON, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, persiapan PON XXII 2028 diharapkan berjalan semakin terarah. Tidak hanya untuk mewujudkan sukses penyelenggaraan, tetapi juga mengantarkan NTB meraih prestasi terbaik sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
