Setahun Pemerintahan Iqbal-Dinda: Sudah Meletakkan Pondasi yang Kuat Menuju NTB Makmur Mendunia

Oleh : Sudirsah Sujanto, S.Pd.B.,S.I.P.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB

Kamis, 20 Pebruari 2025, adalah hari bersejarah bagi Dr.H. Lalu Muhammad Iqbal
dan Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE,MSi, populer sebagai Paslon Iqbal-Dinda, yang
resmi dilantik dan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Populer
dengan Visi NTB Makmur Mendunia.

Menjabat kepala daerah berarti bersama jajaran siap menjalankan perintah Undang-Undang dan merealisasikan seluruh agenda RPJMD 2025-2029 sebagai kristalisasi dari Visi NTB Makmur Mendunia serta perangkat regulasi lainnya sekaligus siap mengelola segala dinamika sosial, politik dan budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Terlebih Provinsi NTB dengan dua pulau besar Lombok dan Sumbawa memiliki sejarah panjang sebagai daerah multikulturalisme, religiusitas dan etnisitas yang dikenal dengan toleransi dan kedamaiannya.

Dengan modal sosial yang mendasar itulah rakyat NTB selalu memiliki kekhasan dalam menyikapi setiap perubahan, terutama perubahan kepemimpinan daerah. Uraian singkat ini sengaja mengambil segmen agak berbeda dengan fenomena diskusi publik yang mengemuka beberapa hari terakhir yang berusaha menganalisa perjalanan satu tahun Iqbal-Dinda.

Catatan ini ingin mendiskripsikan nilai-nilai positif yang dicapai melalui data dan fakta
untuk menggambarkan adanya capaian positif selama tahun 2025 yang Insya Allah
akan menjadi pondasi kebangkitan optimisme dan harapan tercapainya kesejahteraan rakyat NTB dalam satu perencanaan jangka menengah 5 tahun.

Efisiensi Anggaran, Meritokrasi dan Tantangan Kinerja

Salah satu variabel penting yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah tersedianya anggaran yang memadai dalam APBD.

Ketersediaan anggaran berhubungan langsung dengan capaian kinerja setiap OPD.
Faktanya Pemerintah Pusat meluncurkan kebijakan pemotongan cukup besar pada
pos dana transfer daerah tahun 2025, yang populer dengan kebijakan efisiensi.

Menurut kami, Iqbal-Dinda memiliki pemahaman yang baik dalam posisinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam menyikapi kebijakan penghematan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo menata fokus alokasi anggaran negara dan daerah.

Iqbal-Dinda telah menyikapi kebijakan efisiensi dengan tepat selama tahun 2025
antara lain melalui penataan birokrasi, menempatkan personil berkompeten melalui
sistem rekrutmen yang populer sebagai Meritokrasi serta langkah cukup strategis
perampingan organisasi melalui Perubahan Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Daerah.

Langkah efisiensi anggaran tentu membutuhkan seni kepemimpinan dan perhitungan teknis yang matang. Di satu sisi banyak janji yang segera harus direalisasikan di sisi lain roda birokrasi dan pelayanan publik wajib terus berjalan normal.

Menjaga momentum kinerja pemerintahan selama tahun 2025 dengan tantangan utama pemotongan anggaran di tengah ekspektasi publik yang tinggi pada pemerintan baru Iqbal-Dinda adalah pekerjaan berat yang telah mampu ditunaikan dengan baik.

Sejumlah dimensi yang wajib diapresiasi adalah kemampuan mengelola faktor psikologis masyarakat sebagai efek dari adanya perubahan. Harus diakui, bahwa efisiensi, perubahan struktural dan meritokrasi termasuk dalam penataan BUMD dan Bank Milik Daerah cukup mendapatkan banyak kritik, masukan dan analisa dari elemen masyarakat. Namun output yang dapat disaksikan kebijakan tersebut sudah tepat dan mampu menjawab ekspektasi publik.

Membangun Pondasi Kolaborasi Sektoral Dan Daerah

Fakta yang dapat kita catat bahwa Iqbal-Dinda berhasil memastikan capaian kinerja
pembangunan secara signifikan yang dapat ditilik dari sejumlah indikator yang
menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat dari tahun sebelumnya.

Angka kemiskinan merupakan ukuran paling shahih sebagai petunjuk kesejahteraan
suatu daerah. Alhamdulillah pada tahun 2025 angka kemiskinan NTB menurun dari
11,91% menjadi 11,78%. Sejalan dengan capaian ini terkonfirmasi pada kenaikan
PDRB per kapita NTB yang saat ini mencapai sekitar Rp 33,67 juta. Artinya PDRB
sebagai proxy dari pendapatan per kapita rakyat NTB naik secara signifikan.

Dimensi penting dari capaian ini adalah, pertama, bagaimana mempertahankan saudara-saudara kita yang telah keluar dari kategori miskin tersebut agar tidak kembali miskin, melalui kebijakan yang tepat sasaran dan tepat program.

Kedua, kita harus juga mencerna penurunan angka kemiskinan ini sebagai dampak
dari kemampuan Iqbal-Dinda melakukan orkestrasi penyelarasan kebijakan antar
strata pemerintahah (Pusat-Provinsi-Kabupaten-Kota) yang memastikan berjalan
baiknya program pembangunan seperti Program Strategis Nasional Makan Siang
Gratis yang mulai dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Ke depan kita memiliki harapan besar pada suksesnya Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat sehingga jangkauan dari akses rakyat meraih kesejahteraan dapat didekatkan dan diakselerasi.

Ketiga, adanya kolaborasi yang terjadi pada level kebijakan pembangunan desa melalui Program Desa Berdaya dengan fokus utama memberantas kemiskinan ekstrim sampai nol persen.

Pada dimensi pertumbuhan ekonomi 2025, kita bisa mengevaluasi dari angka BPS,
dimana NTB mampu bergerak dengan angka yang menggembirakan dimana pada
awal tahun semula terjadi kontraksi minus 1,47% akibat besarnya pengaruh minus
sektor tambang.

Ekonomi NTB kembali mengalami kebangkitan pada paruh terakhir tahun 2025 sebesar 12,49% sehingga secara agregat tahunan ekonomi NTB tumbuh positif 3,22%. Harus diakui bahwa cukup banyak sorotan terkait belum tercapainya target RPJMD sebesar 6%, namun capaian 3,22% haruslah dibaca secara adil dan komprehensif dikaitkan dengan sejumlah kemajuan di sektor-sektor lain dimana sejumlah sektor non-tambang tumbuh sangat signifikan.

Kita mencatat adanya kenaikan nilai tukar petani dari 123 menjadi 128. Terkait dengan
ini berhubungan erat dengan keberhasilan NTB untuk terus mempertahankan Daerah
Lumbung Pangan Nasional, dimana tercatat lonjakan produksi padi dari 1,45 juta ton
menjadi 2 juta ton.

Dalam kaitan ini kita juga penting menyadari kekuatan besar NTB di bidang supply daging nasional dengan potensi 1,3 juta sapi. Termasuk Program Nasional Hilirisasi Unggas Nasional di Sumbawa senilai Rp.1,3 trilyun.

Hal yang tidak kalah penting adalah pada potensi perikanan dan kelautan. Untuk
kawasan Samota di Pulau Sumbawa saja nilai potensi perikanan dan kelautan tersebut adalah mencapai Rp.15 trilyun (Data: Dinas Perikanan dan Kelautan dan
Regional Institute 104).

Hal ini cukup strategis karena merupakan indikator adanya pertumbuhan sektor nontambang yang pada gilirannya memberikan kontribusi pada ekonomi NTB secara agregat. Hal mana merupakan dukungan riil daerah sebagai supplier bahan pangan utama untuk kebutuhan mensukseskan Program MBG.

Sektor hulu pangan NTB yang telah memiliki pondasi yang kuat di masa mendatang tentu akan mempengaruhi pondasi di sektor lain seperti kesehatan dan gizi masyarakat. Iqbal-Dinda cukup memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong penurunan angka stunting yang saat ini diproyeksikan pada angka 16,4% sehingga NTB bisa mencapai target nasional 14%.

Hal yang sama kita bisa melihat dari sektor
jasa dengan adanya kenaikan occupancy rate perhotelan 30,94% dari tahun sebelumnya dan penumpang udara 10,60%.

Iqbal-Dinda tentu menyadari bahwa keberhasilan mengelola perekonomian bertumpu pada ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata di seluruh pelosok, meliputi jalan, jembatan, pelabuhan laut, bandara, pasar dan pusat distribusi barang dan jasa, untuk memastikan dan menjamin perputaran ekonomi berjalan dengan baik.

Langkah kebijakan yang telah dilakukan antara lain sinkronisasi dan kolaborasi antar level pemerintahan sehingga program APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
berjalan sesuai regulasi dan menghindari overlapping.

Kami juga berpandangan bahwa secara politis dalam tahun 2025, Iqbal-Dinda cukup
mendapatkan dukungan positif dari lembaga legislatif. Pada akhirnya seorang insan, manusia, siapapun dia, termasuk seorang Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kebaikan pribadinya pasti ada sisi kelemahan.

Demikian pula sebaliknya seseorang yang dianggap memiliki banyak kelemahan pasti juga memiilki sisi kebaikan. Tentu sangat banyak harapan rakyat yang bergema dari ujung Timur P.Sumbawa dan Barat P.Lombok kepada beliau berdua yang segera mendapatkan atensi.

Hal yang sangat wajar bagi setiap pemimpin, yang menandakan hadirnya kepedulian dan masih banyak aspek pembangunan daerah yang diharapkan oleh rakyat NTB untuk dapat
segera ditata, dikelola, dikoordinasikan dan disinkronisasikan melalui instrumen kebijakan Gubernur, harmoninasasi bersama kebijakan Bupati dan Walikota, maupun
kebijakan nasional. Kita doakan bersama semoga Tuhan Yang Maha Esa Memberkati Iqbal-Dinda dan seluruh masyarakat NTB