JAKARTA, PolitikaNTB – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan APPMBGI kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Nusa Tenggara Barat (NTB) di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rivai Ras yang didampingi Koordinator Wilayah APPMBGI NTB–NTT, M. Fihiruddin, menetapkan H. M. Zaenuddin sebagai Ketua DPD I APPMBGI NTB dan R. Imam Prasetyo sebagai Sekretaris.
Penyerahan SK turut disaksikan Wakil Ketua APPMBGI NTB, Zainal Abidin, Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Kebijakan, Eko Rahady, serta sejumlah pengurus lainnya.
Abdul Rivai Ras berharap kepengurusan yang baru dapat segera bergerak menginventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi para mitra dan pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus membantu mencarikan solusi yang tepat.
“Dalam kondisi saat ini, ketika program MBG sedang berada pada masa transisi, kita harus mengambil posisi yang bijak, tidak frontal. BGN memang memiliki kekurangan, tetapi pengelola juga ada yang melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah mengambil hikmah dan melakukan pembenahan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG saat ini ibarat benang kusut yang memerlukan penyelesaian secara menyeluruh.
Ia mencontohkan, dalam sistem pengadaan barang dan jasa seharusnya terdapat kontrak pengadaan yang jelas. Namun dalam praktiknya, sejumlah kerja sama hanya berlandaskan surat keputusan (SK).
“Kalau hanya SK, bagaimana dasar hukum untuk menagih atau menyelesaikan persoalan ketika terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan kerja sama?” katanya.
Abdul Rivai menilai tidak adanya komitmen tertulis yang kuat antara pihak terkait menjadi salah satu sumber persoalan yang muncul di lapangan.
Selain itu, standar pembangunan dan operasional dapur MBG juga dinilai belum memiliki kejelasan yang memadai. Menurutnya, terdapat ketimpangan karena pembayaran kepada pengelola dapur dilakukan dengan skema yang sama, baik bagi mereka yang berinvestasi kecil maupun yang mengeluarkan modal besar.
Ia juga menyoroti perubahan pola pengelolaan pada tahun kedua pelaksanaan program melalui yayasan. Dalam praktiknya, muncul berbagai persoalan baru, termasuk adanya satu yayasan yang mengelola banyak dapur sekaligus.
“Pada dasarnya yayasan hanya berfungsi sebagai pendukung dapur. Namun yang terjadi, ada yayasan yang mengelola hingga sepuluh dapur. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah praktik jual beli titik pembangunan dapur yang disebut terjadi hingga beberapa kali perpindahan.
“Lalu kita bingung harus mulai dari mana untuk mengurai persoalan ini. Investor jelas mengalami kerugian,” katanya.
Meski demikian, APPMBGI menegaskan tetap mendukung keberlangsungan Program MBG sebagai program strategis nasional. Kehadiran APPMBGI dimaksudkan untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, mitra, dan pengelola dapur.
“Atas dasar tanggung jawab moral terhadap lahirnya APPMBGI, kami ingin membantu menetralisir berbagai persoalan yang terjadi. Mitra dan pengelola dapur tidak boleh dirugikan akibat regulasi yang terus berubah,” ujar Abdul Rivai.
Ia menegaskan bahwa APPMBGI akan tetap bersikap independen dan tidak menjadi alat kepentingan pihak mana pun.
“Kita bekerja untuk menjaga keberlangsungan dapur. Namun jangan sampai dianggap sebagai boneka pemerintah. Kita harus tetap netral,” tegasnya.
Menurutnya, APPMBGI juga tidak memiliki afiliasi politik.
“Kami tidak berafiliasi secara politik. Tugas kami adalah membina rekan-rekan yang menghadapi persoalan dalam pengelolaan dapur, melindungi mereka, memperjuangkan hak-haknya, serta memberikan advokasi agar usaha mereka dapat berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Dalam diskusi yang berlangsung santai usai penyerahan SK, para pengurus DPD I APPMBGI NTB turut menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang selama ini dihadapi oleh mitra serta pengelola dapur MBG di daerah.
