MATARAM, PolitikaNTB – Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalitas, serta etika seluruh ASN sebagai pelayan masyarakat.
Salah satu etika yang disampaikan Mohan adalah larangan keras bagi para pejabat (ASN) untuk memamerkan kemewahan atau melakukan flexing di media sosial.
Ia menilai bahwa perilaku tersebut tidak mencerminkan nilai pengabdian sebagai ASN dan justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
“ASN Kota Mataram tidak punya hal yang layak untuk dipamerkan secara berlebihan. Jadi tidak ada alasan untuk menunjukkan gaya hidup mewah yang justru bisa menimbulkan ketidaknyamanan,” ungkap Mohan, Selasa, 9 September 2025.
BACA JUGA: Mohan Sebut Golkar Terbuka untuk Semua Kalangan-Inginkan NTB Tetap Jadi Lumbung Suara Partai
Ketua DPD I Partai Golkar NTB itu menuturkan, menujukkan gaya hidup mewah (berlebih-lebihan) di media sosial dapat mengusik perasaan masyarakat. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap meningkatnya sensitivitas publik terhadap perilaku aparatur negara di ruang digital.
Selain menyoroti gaya hidup mewah, Mohan juga memberikan peringatan keras kepada ASN untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
Ia menegaskan bahwa komentar atau pernyataan sembrono dapat memicu keresahan publik dan mencoreng citra ASN secara keseluruhan.
Mohan meminta seluruh ASN agar mampu menunjukkan kualitas berpikir dan sikap intelektual di ruang publik, terutama dalam ruang digital yang mudah diakses masyarakat luas.
“Tunjukkan intelektualitas dan kemapanan berpikir kita sebagai ASN. Jangan sampai komentar atau tulisan di media sosial justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar Wali Kota Mataram dua periode itu.
BACA JUGA: Mohan Roliskana Pertemukan Baiq Isvie dan Hamdan Kasim, Tradisi yang Baik di Partai Golkar
Pernyataan Mohan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kepekaan masyarakat terhadap berbagai isu sosial dan politik yang melibatkan aparatur negara.
