MATARAM, PolitikaNTB – Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kenaikan sekitar 5,2 persen. Pada 2023, angka stunting di NTB sebesar 24,6 persen, sedangkan di 2024 naik hingga 29,8 persen.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB mengaku kaget terkait naiknya angka stunting tersebut.
“Makanya ini (naiknya angka stunting) agak mengagetkan kita juga,” kata Kepala Perwakilan BKKBN NTB Makripuddin dalam keterangan yang diterima PolitikaNTB pada Kamis (29/5/2025).
Dia mengatakan angka stunting di NTB sempat turun cukup signifikan pada 2023 yaitu sebesar 8,1 persen. Namun, pada 2024, justru mengalami kenaikan sebesar 5,2 persen.
Berdasarkan data terbaru angka stunting 2024 yang dipublikasikan pemerintah pusat pada awal 2025 ini, angka stunting di NTB naik menjadi 29,8 persen.
“Data terbaru menunjukkan angka stunting kita naik 5,2 persen dari 24,6 persen menjadi 29,8 persen. Dari enam kabupaten/kota yang dirilis, angkanya juga naik,” terangnya.
“Enam kabupaten/kota ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Ada empat kabupaten/kota yang datanya masih dianalisis. Mungkin nanti dipublish bulan Juni 2025,” jelasnya.
Makripuddin menyebutkan banyak faktor yang menyebabkan naiknya angka stunting di NTB tahun 2024. Seperti jumlah remaja dan ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah tidak mencapai target.
Kemudian anak yang masuk kategori miskin ekstrem, dari 10 orang, tiga orang di antaranya mengalami stunting. Selain itu, masih tingginya angka pernikahan dini di NTB.
“Kemudian operasional di lapangan juga perlu kita dorong. Karena kelihatannya BOKB (Biaya Operasional Keluarga Berencana) itu belum optimal dipergunakan untuk operasional stunting. Karena dana operasional stunting itu hampir seluruhnya dari BOKB,” tuturnya.
BACA JUGA: Penjelasan Pemprov Soal Pertumbuhan Ekonomi NTB Minus 1,47 Persen di Awal 2025
Dia mengungkapkan pada Juni tahun lalu, realisasi BPKB di bawah 10 persen. Sedangkan tahun ini baru mencapai 3 persen. Realisasi BOKB biasanya tinggi pada akhir tahun. Padahal, dana BOKB harus direalisasikan setiap bulan baru akan efektif mencegah stunting.
“Perlu digerakkan gerakan Bhakti Stunting yang dilakukan pada 2023. Kami akan koordinasi dengan pak Sekda NTB dan Tim Percepatan Penanganan Stunting, kita coba evaluasi dan mengambil langkah-langkah,” tandas Makripuddin.
