LOMBOK TENGAH, PolitikaNTB – Aparat Penegak Hukum (APH) diminta usut tuntas dugaan penipuan dengan modus rekrutmen sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Tengah.
Praktisi dan Aktivis Hukum Lalu Burhanudin mengaku miris dengan beredarnya berita adanya mafia berkedok koordinator MBG.
Dia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan APH memberikan atensi terkait permasalahan ini.
“Program ini adalah unggulan Presiden jangan sampai di salah gunakan,” kata Burhan dalam keterangannya pada Senin (26/5/2025).
BACA JUGA: Badan Gizi Nasional Minta Laporkan Dugaan Penipuan Modus Mitra MBG di Lombok Tengah
Burhan menilai, adanya dugaan keterlibatan anggota DPRD Lombok Tengah dan aparat dalam pusaran kasus tersebut membuat semua pihak harus memberikan perhatian.
Jika tidak, maka diduga, akan bermunculan korban-korban lain.
“Padahal sudah jelas aturan di BGN untuk dapur MBG itu tidak melalui perantara namun bisa di akses melalui situs resminya,” jelasnya.
“Karena ini sifatnya delik umum, APH bisa langsung bertindak melakukan penyelidikan.
Tidak usah menunggu laporan korban kan jelas ada nama-namanya. Ada Ibu Ernawati, apalagi saya dengar suaminya juga anggota dewan Lombok Tengah juga,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, penipuan berkedok tawaran sebagai mitra MBG juga terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Penipuan tersebut terbuka setelah salah seorang pengusaha katering, Ernawati buka suara.
Niat Ernawati berkontribusi dalam program nasional tersebut justru membuatnya harus menelan kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat dugaan penipuan oleh oknum yang mengaku sebagai penentu pelaksanaan program.
Awalnya, Ernawati menyerahkan uang sebesar Rp 80 jita kepada LI via Saeful Muslim di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Belakangan diketahui, Saeful Muslim merupakan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah asal dapil Jonggat-Pringgarata.
Dari jumlah tersebut, Rp 35 juta disebut sebagai biaya pembuatan akun MBG dan pengurusan profil perusahaan katering. Ernawati juga diminta membayar DP pembelian ompreng (tempat makan) sebesar Rp 45 juta kepada penyedia yang ditunjuk oleh oknum tersebut.
Namun, pembelian ompreng itu pun ia nilai janggal. Awalnya harga per biji ditetapkan Rp 45.000, lalu naik menjadi Rp65.000 pada Januari 2025, dan kembali melonjak menjadi Rp 85.000 di Maret 2025 dengan kewajiban membeli sebanyak 3.000 biji secara bertahap. “Padahal saya cek, harga ompreng di pasaran cuma Rp43 ribu,” keluh Ernawati, beberapa waktu yang lalu.
BACA JUGA: Dari Magelang hingga Lombok Tengah, Ini Modus Penipuan Berkedok Rekrut Mitra MBG
Tak berhenti di sana, Ernawati juga diarahkan menyewa dua unit mobil box untuk operasional dengan biaya sewa Rp 6,7 juta per unit per bulan dari sebuah perusahaan rent car. Namun, hingga kini kendaraan tersebut belum juga dipakai.
Yang membuatnya semakin tertekan, Ernawati diminta berkomitmen menyisihkan Rp 600 dari setiap porsi makanan sebagai uang keamanan. Dengan estimasi 3.500 porsi per hari, maka Ernawati harus menyiapkan sekitar Rp46 juta lebih per bulan.
Belakangan terungkap, terdapat oknum anggota DPRD Lombok Tengah lain berinisial WH yang juga terlibat.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional, Enny Indarti menanggapi dugaan penipuan tersebut.
Dia meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib untuk menjadi efek jera bagi oknum-oknum yang memanfaatkan program MBG untuk melakukan penipuan.
“Kalau bapak ibu menemukan orang-orang seperti itu silahkan dilaporkan aja kepada pihak berwajib,” katanya ditemui di Mataram pada Sabtu (24/5/2025).
Dia menegaskan bahwa BGN tidak pernah menjanjikan masyarakat untuk menjadi mitra, melainkan masyarakat mendaftar secara langsung melalui website.
“Kami BGN tidak ada yang seperti itu. Kami mengawal program ini dengan baik. Silahkan kalau ada mitra yang mau gabung daftar aja di bgn.co.id,” ujarnya.
“Kita harus sesuai semua. Sekarang harus masuk ke portal mitra bgn.co.id,” tegasnya.
