Asosiasi Peternak Ajak Pemprov NTB Duduk Bersama Susun Tata Kelola Pengiriman Sapi
MATARAM – Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima dan Gabungan Pengusaha Hewan Indonesia (Gapehani) Bima mendesak Pemerintah Provinsi NTB agar segera mencari solusi terkait tata kelola pendistribusian sapi keluar NTB.
Mereka merasa bahwa proses pendistribusian sapi dari Kabupaten Bima dan Dompu hingga tahun ke 4 kali ini belum ada perubahan signifikan. Proses izin yang lama dan rumit dinilai masih merugikan peternak.
“Proses pengurusan izin pengiriman sapi ini begitu ribet. Sepertinya pemerintah kita tidak serius ingin mencari solusi agar proses pengiriman dapat berjalan sesuai estimasi,” kata Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Furqan Sangiang kepada awak media pada Minggu (27/4/2025).
Pada tahun ini, tercatat sudah 16 ekor sapi mati dalam proses pengiriman. Hal ini disebabkan akibat antrean yang lama di Pelabuhan Gili Mas Lembar NTB ke Pelabuhan Jangkar Jawa Timur.
“Kami ingin membantu masyarakat khususnya pengusaha sapi dari Dompu Bima untuk meminimalisir resiko kerugian. Bayangkan saja jika diharuskan 15 juta saja per ekor maka saat ini masyarakat sudah merugi hingga 240 juta,” tegasnya.
“Belum lagi pungutan lain selama perjalanan seperti upah kebersihan di kapal per satu truk tronton 200 ribu rupiah. Ini tentu sangat memberatkan. Namun itu tidak masalah jika pengiriman ini bisa lancar sampai tujuan,” sambungnya.
Furqan mengatakan, kurang lebih 10.000 masyarakat Bima Dompu menggantungkan hidupnya di usaha perdagangan sapi ini. Pertahun, sapi yang dikirim dari 3 kabupaten di Pulau Sumbawa ini mencapai 16 ribu sapi.
“Jika dihargakan 15 juta saja per ekor maka ratusan miliar uang yang harusnya bisa berada di NTB khususnya di Kabupaten Bima dan Dompu dari hasil usaha ini,” jrlas Furqan.
Oleh karenanya, ia berharap kepada pemerintah terutama Pemprov NTB melalui Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bisa membuat suatu tata kelola pendistribusian sapi dengan lebih sederhana sebagai upaya pemerintah NTB membantu mensejahterakan masyarakatnya.
“Kami berharap bisa diajak duduk bersama,” tukasnya.
Senada dengan Furqan, Ketua Gapehani Muziburrahman mengatakan pihaknya sangat berharap kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan Pemprov NTB untuk bisa menemukan solusi dan menyelesaikan persoalan tahunan ini.
“Kalau bukan pemerintah yang bisa menyelesaikan siapa lagi,” ucapnya.
