MATARAM – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) bakal membentuk tim khusus untuk membantunya dalam mengakselerasi pencapaian visi misi dan program kerja.
Tim tersebut diberi nama tim percepatan pembangunan dan penguatan koordinasi.
Anggota tim terdiri dari para teknokrat dan profesional yang punya kualifikasi di bidangnya. “Ini satu tim bukan dipilih karena dia relawan. Tapi karena teknokrat,” kata Gubernur Iqbal.
Pembentukan tim tersebut juga sebagai penegasan bahwa tidak ada orang di luar sistem yang boleh ikut campur dan mengintervensi urusan pemerintahan.
“Makanya kalau ada orang bagus dan punya kemampuan kita masukkan dalam sistem ini,” papar orang nomor satu di lingkungan Pemprov NTB itu.
Iqbal menampik anggapan bahwa tim tersebut merupakan staf khusus (stafsus) yang diisi oleh anggota pemenangan saat Pilkada 2024 lalu.
“Orang yang duduk di tim ini adalah mereka yang punya kapasitas untuk memberikan advice (saran, Red),” sambungnya.
Iqbal memilih tidak akan ambil pusing jika publik menganggap tim percepatan tersebut adalah replika dari stafus seperti zaman Zul-Rohmi. Sebab menurutnya, keberadaan tim gubernur untuk percepatan pembangunan dan penguatan koordinasi sangat dibutuhkan.
Agar koordinasi dengan OPD bisa lebih lancar. Tupoksi lainnya juga sebagai fungsi pencegahan dalam penyimpangan anggaran.
“Terserah orang mau bilang apa. Yang jelas tim ini adalah orang-orang yang punya kapabilitas. Tidak sembarangan. Ada alasan khusus kenapa bisa masuk,” cetusnya.
Lebih jauh dikatakan, struktur tim gubernur tidak berada di bawah OPD.
Tapi menjadi mitra OPD dalam upaya sinkronisasi dan koordinasi.
Tim akan dikendalikan langsung oleh gubernur sebagai pemimpin tertinggi di Pemprov NTB. “Mereka bukan orang karir. Saya selesai (sebagai gubernur NTB, Red) mereka juga selesai,” ungkap suami Sinta Agathia Soedjoko itu.
Dijadi Lewat APBD
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini menekankan, orang-orang yang bergabung dalam tim ini, dipilih berdasarkan kompetensinya di bidang tersebut. Bukan berdasarkan kepentingan politik. Apalagi atas dasar kedekatan satu sama lain.
Tim penguatan ini, kata Iqbal, tidak tersebar di tiap-tiap OPD seperti stafsus. Mereka hanya akan berkoordinasi dengan OPD. “Satu tim dia bentuknya. Tim itu hanya untuk membantu, jadi tetap yang di depan adalah OPD. Tidak mengambil alih kerja OPD,” tuturnya.
Sementara untuk pembiayaan seperti penggajian dan sejenisnya, kata Iqbal, tetap bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kan (tim percepatan, red) mau kita masukkan ke sistem. Nanti kita cari bagaimana skema menggunakan APBD ini agar tidak melanggar aturan yang ada. Jadi ini bukan stafsus. Bukan orang yang kita kasih status terus nganggur dan dapat gaji tiap bulan,” jelasnya.
“Ini tim yang bekerja tiap bulan. Tim ini bekerja dengan benar dan kompak, kecil tapi tetap berfungsi mendorong dan membantu koordinasi percepatan,” tambahnya.
Sebelumnya, Iqbal menegaskan, tim ini bukanlah pengangkatan stafsus. Tim ini lebih bersifat teknokratis, berisi orang-orang yang memiliki keahlian dan kapabilitas di bidangnya.
“Ini bukan stafsus, ini satu tim. Mereka kita pilih bukan karena relawan, tetapi karena memang teknokrat. Orang yang punya justifikasi untuk memberikan advice dan koordinasi antar OPD,” jelasnya.
