KPU Lombok Tengah Lantik PPK Pilkada, 90 Persen Muka Baru
Lombok Tengah – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah resmi melantik 60 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertugas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di halaman kantor KPU setempat, pada Kamis (16/5/2024).
Ketua KPU Lombok Tengah Hendri Harliawan mengatakan, proses perekrutan PPK atau badan Ad hoc ini telah melalui perjalanan yang amat panjang. Bahkan, seleksi sudah dimulai sejak tanggal 23 April yang lalu.
“Seleksi ini dimulai pada tanggal 23 April yang lalu. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah dilantik hari ini,” kata Hendri dalam sambutannya.
Menurut Hendri, para PPK ini bakal segera ditugaskan untuk segera lakukam koordinasi dengan para pimpinan kecamatan masing-masing.
Bahkan, usai dilantik mereka sudah dilakukan bimbingan teknis (bimtek) agar segera bekerja.
Susunan anggota PPK terdiri dari satu orang ketua yang dan empat orang anggota. Mereka merupakan tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan syarat yang telah ditentukan Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022.
“Proses ini sudah kami lakukan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur oleh KPU RI,” ujarnya.
PPK Diingatkan Jaga Integritas
Selain itu, pria kelahiran Pringgarata ini mengingatkan kepada seluruh anggota PPK yang dilantik untuk tetap menjaga integritas.
Ia mengaku jajaran KPU tak akan segan-segan mengambil tindakan tegas jika ada yang ditemukan melanggar.
“Yang perlu dijaga adalah integritas. Karena untuk menjamin pemilu yang baik harus dimulai dari penyelenggara yang baik,” katanya.
Di sisi lain, Hendri mengatakan bahwa anggota PPK yang dilantik ini hampir 90 persen adalah muka baru.
Mereka disisakan karena dinilai tak mempunyai catatan buruk dan mampu menjaga integritas saat Pemilu lalu.
“Baru dalam artian di posisi PPK. Walaupun kemarin mereka banyak yang sudah di PPS. Tapi yang sisanya ini sudah melalui proses sesuai prosedur,” ungkapnya.
Sebagai informasi, acara pelantikan PPK itu dimulai dengan pembacaan sumpah jabatan, penandatanganan fakta integritas yang disaksikan oleh jajaran Bawaslu, pemerintah daerah dan aparat TNI/Polri setempat.
