Mataram – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, akui ada dinamika yang muncul akibat tarik ulur pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur saat menghadiri sidang paripurna di DPRD NTB dengan agenda penyampaian rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2024, pada Selasa (14/11/2023).
“Kita juga mohon maaf karena sejak awal ada dinamika yang terjadi. Semoga dinamika ini adalah sebuah proses yang harus ditempuh,” kata Lalu Gita saat sambutan dalam sidang paripurna tersebut.
“Semoga proses-proses yang selanjutnya akan berjalan dengan lancar,” sambungnya.
KUA PPAS sendiri merupakan dokumen penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Lalu Gita, dalam proses pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2024 ini relatif hampir tidak ada janji-janji politik. Sehingga, ia serahkan kepada Pj Sekda langsung.
“Alhamdulillah proses pembahasan dengan Teman-teman di DPRD berjalan dengan baik, dengan dinamika yang ada mendapatkan pelajaran,” ungkapnya.
Lebih jauh, Lalu Gita juga mengaku bahwa dalam pembahasan KUA PPAS tersebut terjadi sebuah miskomunikasi dan management sehingga ada keterlambatan.
Di sisi lain, Lalu Gita aku bahwa tugasnya sebagai Pj saat ini seperti menjabat dalam tiga posisi, yang mana ia sebut sebagai 3 in 1.
“Menjalankan tugas kePjan ini harus menjalankan tugas Gubernur, tugas Wakil Gubernur dan masih ikut membahas TAPD juga,” ujarnya.
Selain itu, Lalu Gita menjelaskan bahwa, pada penghujung tahun 2023 ini merupakan sebuah momentum yang berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan di NTB.
Setelah sukses mengawal perjalanan RPJMD 2019-2023 kata Lalu Gita, selanjutnya babak baru dalam mempercepat proses peningkatan pertumbuhan pembangunan di segala sektor telah mampu dituangkan dalam rencana pemerintah daerah (RPD) 2024-2026.
“Kedepannya, merupakan tugas kita bersama untuk mengawal seluruh rangkaian perjalanan ini, demi mewujudkan NTB yang terus maju melaju di masa yang akan datang,” pungkasnya.
