Bawaslu NTB Sebut Lansia Sering Sebarkan Hoax di Media Sosial
Mataram – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebut potensi gangguan keamanan pesta politik banyak melalui media sosial.
Komisioner Bawaslu NTB Suhardi menjelaskan, beberapa waktu belakangan ini, memang terjadi adanya peningkatan tren gangguan keamanan Pemilu khususnya di media sosial.
Menurut Suhardi, gangguan keamanan ini didominasi dari percakapan grup Whatsapp. Parahnya lagi, mayoritas penyebar berita itu mayoritas lansia.
“Saat ini memang agak signifikan ya, terutama di Group WA. Mohon maaf yang 50 tahun keatas yang banyak nyebar hoax, asal share,” kata Suhardi, Rabu (8/11/2023) kemarin.
Lebih lanjut Suhardi mengatakan, isu yang disebar oleh para Lansia ini tak ecek-ecwk. Mereka langsung menyerang Suku, Ras dan Agama (Sara).
Bawaslu pun melihat fenomena itu menjadi momok yang sangat berbahaya, jika dibandingkan dengan politik uang (money politik).
Hal inilah yang menjadi perhatian Bawaslu saat ini bagaimana, melakukan pengawasan terhadap konten konten yang dapat mengganggu stabilitas daerah akibat hoax yang disebar melalui media sosial.
“Ini menjadi musuh bersama tidak hanya kami di Bawaslu tetapi juga partai politik, dan masyarakat,” ujar Suhardi.
Dijelaskan, dampak dari politik Sara ini sangat bias dan lama dipulihkan, bahkan sampai bertahun-tahun. Oleh karena itu, ia melihat kesadaran masyarakat sangat penting agar tidak mudah termakan berita berita hoax, terutama bagi lansia yang menggunakan sosial media.
“Karena mereka ini tidak paham kalau negara ini didirikan atas dasar perbedaan yang kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Komandan Korem 162 Wira Bhakti Brigjend TNI Agus Bhakti mengatakan, pihaknya juga tengah melakukan antisipasi isi Sara yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memecah belah persatuan bangsa.
“Isu isu sara melalui media sosial itu yang perlu kita monitoring,” jelas Jenderal bintang satu itu.
Selain monitoring, TNI sebagai aparat penegak hukum juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait konten konten Sara yang tentunya menganggu kondusifitas daerah.
Sebanyak 3.117 personil TNI akan dikerahkan untuk pengamanan Pemilu 2024, namun terkait mekanisme pengamanan tersebut Danrem menyebut akan melakukan koordinasi dengan institusi Polri.
