AktualBerita

Regulasi E-tiket Penyebrangan Kayangan-Poto Tano Akan Ditinjau Ulang

Mataram – Pemberlakuan sistem pembelian tiket secara online (e-tiket) pada penyebrangan di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur – Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuai pro dan kontra.

Pasalnya, sistem pembayaran secara online tersebut dianggap akan menyulitkan masyarakat untuk menyebrang. Terlebih, dalam regulasi tersebut penumpang akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 2 sampai Rp 8 ribu.

Selain itu, sosialisasi penerapan e-tiket ini dianggap belum merata kepada masyarakat. Hal itu juga menjadi kendala bagi penumpang yang hendak menyebrang di sana.

Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, pemberlakuan sistem pembelian tiket online ini bertujuan untuk memudahkan perjalanan masyarakat dari Lombok ke Sumbawa.

“Prinsip tiket online itu membuat sesuatu murah dan mudah,” kata Lalu Gita kepada awak media di Kantor Gubernur NTB, Kamis (2/11/2023).

Di sisi lain, Lalu Gita juga akan meninjau kembali apa dampak dari penerapan e-tiket tersebut. Ia berjanji jika ada sesuatu yang mempersulitkan masyarakat pada regulasi itu maka dirinya tidak akan segan-segan untuk mengevaluasi kembali.

“Coba kita liat. Kita cek lagi dan evaluasi di mana kurangnya. Dan apa urgensinya,” ujar Lalu Gita.

Di singgung soal adanya biaya administrasi pada pembelian e-tiket tersebut, Lalu Gita menegaskan akan meninjau kembali aturan tersebut.

Mantan Sekda NTB itu juga memastikan tidak ada pihak yang boleh mengambil keuntungan dalam penerapan e-tiket tersebut.

“Kita cek dulu. Regulasinya macam apa kita cek. Dan kita pastikan tidak boleh ada pemungutan ketika masyarakat tidak mendapat jasa layanan,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan NTB, L Mohammad Faozal mengatakan penerapan e-tiket tersebut akan dimulai pada 11 Oktober 2023 mendatang.

Faozal mengaku sosialisasi dan kendala-kendala lapangan terkait pembelian tiket daring itu akan terus disempurnakan.

Dengan begitu masyarakat diharapkan lebih memilih membeli tiket secara daring karena dinilai lebih mudah dan efisien.

“Pemerintah provinsi mengapresiasi capaian yang dilakukan stakeholder penyeberangan dan akan memfasilitasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan,” ujar Faozal.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button