MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal angkat bicara perihal usulan hak intepelasi oleh sejumlah fraksi di DPRD NTB. Usulan itu pertama kali disuarakan pada Februari silam.
Pada saat rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD di Kantor DPRD NTB pada Jumat (11/4/2025) kemarin, para pengusul hak interpelasi juga menyampaikan hal yang sama. Usulan tersebut disampaikan langsung di hadapan Gubernur NTB, Lalu Iqbal.
Gubernur Iqbal menghormati usulan hak interpelasi yang tengah diperjuangkan sejumlah fraksi di DPRD NTB. Iqbal menilai, usulan hak interpelasi DAK 2024 adalah proses internal di DPRD NTB.
“Untuk kasus DAK itu kan masih dalam pembahasan interpelasi di DPRD, jadi biarkan itu menjadi proses internal legislatif. Kita hormati,” kata Iqbal pada Jumat (11/4/2025) malam.
Kendati demikian, Iqbal mengaku Pemprov NTB tetap memantau proses tersebut. Iqbal berkomitmen untuk melakukan pemebenahan pengelolaan birokrasi. Termasuk kerja-kerja birokrasi. Kisruh DAK ini menurutnya akan jadi pintu gerbang melihat persoalam secara lebih mendalam.
Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa dalam satu bulan terakhir, Pemprov NTB telah mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan, termasuk dana DAK.
“Kisruh terkait DAK ini menjadi momentum perbaikan. Kami telah memulai langkah-langkah perbaikan tata kelola. Dan alhamdulillah, dalam waktu sebulan ini, kita berhasil menyelesaikan seluruh utang bawaan dari tahun 2024, yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah,” ungkapnya.
Gubernur juga menambahkan bahwa langkah perbaikan akan terus dilanjutkan dengan berbagai kebijakan strategis. Guna meminimalisir praktek yang keliru, Iqbal dalam waktu dekat fokus menata birokrasi.
“Nanti akan kelihatan dari rotasi itu, bagaimana upaya kita untuk membenahi tata kelola keuangan. Evaluasi terhadap DAK pun sudah kita lakukan,” tegasnya.
Dengan pendekatan ini, ia berharap pemerintahan yang dipimpinnya bisa memulai era baru dengan manajemen keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari beban masa lalu.
