MATARAM, PolitikaNTB – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih inklusif dan kolaboratif.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya pada Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 yang digelar Rabu (4/6), menekankan bahwa paradigma pembangunan NTB akan bergeser dari pendekatan sektoral menjadi multisektor.
“Mudah-mudahan dengan pendekatan yang multisektor tersebut, keterbatasan resources kita baik SDM maupun anggaran bisa teratasi karena risiko untuk terjadinya duplikasi program dan duplikasi anggaran dapat kita tekan,” harap Gubernur Iqbal.
Ia menjelaskan, ke depan, pembangunan NTB akan diarahkan pada dua karakter utama: pertama, penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Kedua, penguatan pendekatan bottom-up, yakni pembangunan dari, oleh, dan untuk desa—selaras dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa ketergantungan pada sektor tambang, sektor pariwisata akan menjadi motor utama.
Gubernur menyebut, pariwisata diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi kreatif dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
“Diharapkan kontribusi sektor pariwisata meningkat dari 11,64% yang direncanakan tahun 2025 menjadi 12,60% di tahun 2029. Kemudian, proporsi nilai tambah ekonomi kreatif provinsi terhadap PDB ekonomi kreatif nasional dari 0,39 yang diproyeksikan pada tahun 2025 menjadi 0,47% di tahun 2029.
Demikian pula kontribusi industri pengolahan dapat meningkat dari 7,66% pada tahun 2025 menjadi 9,92% pada tahun 2029,” ujar Gubernur Iqbal.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas RI, Febrian Alphyanto Ruddyard, turut menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMN dan RKP dengan RPJMD serta RKPD. Ia menyebut sinkronisasi tersebut sebagai kunci percepatan pembangunan daerah.
“Selain itu, lakukan penguatan kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan pentahelix dan mendorong kreativitas dalam menggali potensi pendanaan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Wamen.
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam sambutannya mengingatkan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kewenangan penting, termasuk dalam pengawasan penyusunan APBD.
“Kalau review itu dianggap tidak benar, ada yang tidak cocok sesuai undang-undang, tidak mengakomodir pusat, dan mengakomodir daerah, kemudian dibuat asal-asalan, tolak,” tegas Mendagri.
Ia juga mendorong agar proses perencanaan pembangunan dilakukan secara musyawarah melalui kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya inovasi pembangunan yang ramah lingkungan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya kreatif berbasis potensi lokal.
