PDIP Lombok Timur Tarik Diri dari Pengesahan APBD-P 2026 pada Paripurna APBD 2027, Soroti Program Tidak Sesuai Kesepakatan
LOMBOK TIMUR, PolitikaNTB – Fraksi PDI Perjuangan yang tergabung dalam Fraksi Demokrasi Bintang Perjuangan Indonesia DPRD Kabupaten Lombok Timur menyatakan menarik diri dari pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026, khususnya terhadap sejumlah program yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Pandangan Fraksi Terhadap Pembahasan APBD 2027 DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Rabu (18/11/2026). Perlu digarisbawahi, penolakan tersebut baru disampaikan sekarang sebab fraksi PDIP baru mengetahui program yang dimaksud masih tercantum dalam APBD-P lantaran tidak adanya transparansi.
Sikap politik tersebut merupakan bentuk keberatan Fraksi PDI Perjuangan atas masih tercantumnya sejumlah program dalam dokumen APBD-P 2026, meskipun sebelumnya telah disepakati untuk dicoret dalam pembahasan bersama Banggar dan TAPD.
Anggota DPRD Lombok Timur sekaligus Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Amrullah, ST., MT., menjelaskan bahwa persoalan ini bermula ketika pihaknya menyampaikan keberatan terhadap sejumlah program saat pembahasan APBD-P di tingkat Banggar bersama TAPD.
Dalam pembahasan tersebut, PDI Perjuangan meminta agar sejumlah program dengan total anggaran Rp15.000.758.000,00 atau sekitar Rp15 miliar dihapus dari dokumen APBD-P. Usulan tersebut diterima dan menjadi bagian dari kesepakatan pembahasan antara Banggar dan TAPD.
Namun, saat memasuki rapat paripurna penetapan APBD-P, sejumlah program yang sebelumnya telah disepakati untuk dicoret justru masih tercantum dalam dokumen anggaran.
Ahmad Amrullah bahkan telah menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna untuk mengingatkan kembali pemerintah daerah agar menghormati dan menindaklanjuti kesepakatan yang telah dicapai dalam pembahasan Banggar bersama TAPD.
“Kesepakatan yang telah dibangun bersama antara Banggar dan TAPD seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan dokumen akhir APBD-P. Karena itu, kami meminta agar program-program yang sebelumnya telah disepakati untuk dicoret tidak kembali dimasukkan,” tegas Amrullah.
Adapun sejumlah program yang menjadi keberatan PDI Perjuangan tersebut meliputi pengadaan bantuan semen, pengadaan mobil listrik untuk organisasi perangkat daerah (OPD), pengadaan mobil listrik untuk rumah singgah Bupati di Jakarta, Asrama Kekalik, serta belanja pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Raden Soedjono Selong.
Menurut Amrullah, meskipun program-program tersebut telah mendapatkan penolakan dan sebelumnya disepakati untuk dicoret, dalam dokumen APBD-P program tersebut masih tercantum dan tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena saat ini dokumen APBD-P Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026 telah selesai menjalani proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, pihaknya menilai belum memperoleh transparansi yang memadai terkait hasil evaluasi tersebut.
“Kami juga mempertanyakan transparansi hasil evaluasi APBD-P yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Sampai saat ini, kami belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai hasil evaluasi tersebut, khususnya terkait program-program yang sebelumnya telah menjadi kesepakatan untuk dicoret,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, PDI Perjuangan menegaskan sikap untuk tidak turut serta dalam pengesahan APBD-P 2026, terutama terhadap program-program yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan Banggar bersama TAPD.
Amrullah menegaskan bahwa sikap tersebut bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap APBD-P secara keseluruhan, melainkan upaya menjaga konsistensi proses penganggaran, menghormati kesepakatan kelembagaan, serta memastikan penggunaan anggaran daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap prinsip hukum, transparansi, keadilan sosial, dan kepentingan rakyat. Setiap proses penganggaran harus berjalan sesuai mekanisme dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Jangan sampai kesepakatan dalam pembahasan justru diabaikan ketika dokumen anggaran akan ditetapkan,” tutupnya.




