MATARAM, PolitikaNTB – Seleksi terbuka pengisian enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dimulai. Peminat dari seleksi ini cukup banyak. Baik berasal dari masyarakat NTB maupun dari luar NTB.
Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD NTB Sudirsah Sujanto meyakini bahwa seleksi tersebut bakal berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami Fraksi Partai Gerindra yakin bahwa proses seleksi terbuka pejabat eselon II di lingkup Pemprov NTB akan berjalan transparan dan akuntabel. Tim Seleksi akan bekerja dengan baik, sesuai dengan tupoksinya,” ujar Sudirsah kepada PolitikaNTB pada Jumat (22/8/2025).
BACA JUGA: Total 227 Pejabat di NTB Bakal Hilang Jabatan Imbas Perampingan OPD
Ia meyakini, seleksi juga bakal menghasilkan pejabat-pejabat eselon II yang kompeten dalam mengakselerasi program-progran prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri.
“Kami berharap, para pejabat eselon II yang nantinya terpilih dalam proses ini bisa segera memahami visi-misi pimpinan dan bisa beradaptasi dengan cepat. Sehingga kerja-kerja pemerintahan bisa berjalan cepat sesuai dengan arahan Pak Gubernur (Lalu Iqbal),” jelas politisi asal Lombok Utara itu.
Ia menjelaskan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi menjadi kunci keberhasilan dalam menempatkan pejabat yang tepat. Dengan melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan masukan dari berbagai sumber, diharapkan proses seleksi akan lebih objektif dan menghasilkan pejabat yang kompeten, memiliki rekam jejak yang bagus, dan memiliki integritas tinggi.
BACA JUGA: Dewan Akri Bicara Meritokrasi Ala Iqbal-Dinda, Sebut Harus Ada Akselerasi Pelayanan Publik
Proses seleksi yang transparan dan akuntabel juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi Pemprov NTB untuk memastikan proses seleksi JPT Pratama berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Proses seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang benar-benar kompeten dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan program dan pelayanan publik di NTB.
Prioritaskan Putra-Putri NTB
Lebih jauh, Sudirsah merespons banyaknya peminat seleksi pejabat eselon II yang berasal dari luar NTB. Menurutnya, animo itu menandakan bahwa NTB dinilai punya magnet bagi para ASN dari seluruh Indonesia untuk mengabdi.
“Ini kan sifatnya terbuka. Selama dia memiliki kompetensi, WNI, kenapa tidak. Kan sudah ada ketentuannya. Nanti ada seleksi yang akan menentukan. Yang jelas tidak ada pembatasan. Itu kan artinya peminatnya luar biasa. Mereka juga ingin berkontribusi bagi NTB. Semua tergantung penilaian tim seleksi. Yang jelas kita kan tidak bisa melarang.
Kendati demikian, Sudirsah berharap adanya prioritas (keberpihakan) terhadap calon pejabat yang memang berasal dari NTB. Bagimanapun, kata Sudirsah, putra-putri NTB lebih memahami konteks dan kultur budaya lokal. Sehingga diharapkan akan lebih mudah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
“Tapi memang lami harap lebih memprioritaskan putra-putri daerah yang punya kompetensi. Pak Gubernur kan sangat terbuka, malah beliau mendorong. Ini kan ruang kontribusi yang positif. Saya berharap memang putra-putri daerah dapat prioritas,” beber Sudirsah.
BACA JUGA: Gubernur Iqbal Inginkan Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Permudah Pembangunan
Sebagai informasi, seleksi terbuka jabatan eselon II lingkungan Pemprov NTB telah dimulai sejak 13 Agustus 2025. Dalam seleksi ini, Pemprov NTB hanya melelang enam jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Enam jabatan OPD yang dilelang di antaranya, Inspektorat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Sementara jabatan yang belum dilakukan pengisian hingga kini, di antaranya Kepala Biro (Karo) Organisasi, Karo Ekonomi, Karo Pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Lingkungan Hidup dan Bappenda dan Bappenda.
Hingga kemarin, sebanyak 18 orang telah mendaftar untuk sejumlah posisi tersebut. Dengan rincian: untuk jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) ada 3 orang yang berminat, Kepala Biro Hukum 4 orang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 5 orang, Kepala Dinas ESDM 4 orang, Kepala Dinas Perhubungan 4 orang, dan Inspektur baru 1 orang.
Menariknya, pendaftar tidak hanya berasal dari internal Pemprov NTB. Dari NTB sendiri, tercatat ada 8 ASN provinsi, 1 dari Kota Mataram, 2 dari Lombok Barat, dan 1 dari Dompu. Dari luar daerah, ada ASN asal Kota Bandar Lampung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Bangka Belitung, dan Kota Pematang Siantar. Bahkan ASN dari Kemendiktisaintek dan Kejaksaan Agung pun ikut meramaikan.
