MATARAM, PolitikaNTB – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal melakukan evaluasi menyeluruh ihwal pemanfaatan aset di Tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air). Hal itu imbas penahanan Kepala UPTD Gili Tramena Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Mawardi Khairi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.
Kejati NTB meminta Pemprov NTB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mekanisme pemanfaatan aset. Penjabat (Pj) Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal menegaskan komitmen pemprov
dalam melakukan penataan menyeluruh terhadap aset tersebut.
“Ya pasti kami sudah berkoordinasi dengan Kejati NTB untuk membahas langkah konkret penataan aset di Gili Trawangan (ke depan),” kata Faozal dalam keterangan yang diterima PolitikaNTB pada Jumat (18/7/2025).
BACA JUGA: Fauzan Khalid Perjuangkan Perubahan Status Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air
Sebagai bentuk respons, Pemprov NTB dalam waktu dekat akan membentuk Satuan Tugas (satgas) penataan aset yang melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, dan perangkat daerah terkait.
Pembentukan satgas ini bertujuan menguatkan sistem pengawasan dan pengelolaan aset. Agar tidak lagi semata-mata mengandalkan fungsi UPTD Gili Tramena yang selama ini dinilai kurang maksimal.
“Fungsi UPTD tidak kami matikan, tetapi karena ada kekurangan dalam tata kelola, maka peran itu akan di-backup oleh satgas,” ujarnya.
Dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kerja sama sewa aset yang semestinya bisa mencapai Rp200 miliar per-tahun, justru hanya terhimpun sekitar Rp 2,5 miliar.
Ini menjadi indikator kuat bahwa perlu langkah perbaikan dalam pengelolaannya. Nantinya, satgas akan berperan dalam operasional dan pengawasan di lapangan. Satgas juga akan menyisir seluruh kerja sama pemanfaatan aset yang ada.
BACA JUGA: Pemprov NTB Minta Para Pihak yang Bersengketa di Gili Trawangan Menahan Diri
Faozal mengungkapkan adanya informasi bahwa terdapat sekitar 52 perjanjian kerja sama dari total 65 hektare lahan milik Pemprov NTB di Gili Tramena yang dilakukan oleh UPTD dengan berbagai pihak.
Seluruh perjanjian tersebut akan diverifikasi ulang untuk memastikan legalitas, efektivitas, dan kesesuaiannya dengan aturan.
“Pastinya ke arah itu, namanya juga satgas bekerja ke arah semua,” terang mantan kepala Dishub NTB tersebut.
Faozal berjanji, mulai pekan depan akan bergerak. “Tentu kita ingin pengelolaannya lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi daerah. Intinya kasus yang terjadi sekarang ini menjadi pembelajaran bagi pemprov juga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Setda NTB Rudi Gunawan menegaskan pemprov membuka ruang untuk evaluasi sistem. Menyusul adanya indikasi bahwa prosedur tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau kurangnya pengawasan dari OPD terkait yang menaungi UPTD.
