MATARAM, PolitikaNTB – Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD NTB Sudirsah Sujanto telah merampungkan agenda reses masa sidang ke III DPRD NTB tahun 2025. Sudirsah melakukan reses di 14 titik di 5 Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara.
Wakil rakyat dari Bumi Tioq Tata Tunaq, Sudirsah mengaku berkewajiban menyerap aspirasi konstituennya berdasarkan amanat konstitusi dan undang-undang.
Di bebarapa lokasi, Sudirsah Sujanto yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB masih mendengar banyaknya keluhan masyarakat terhadap minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa ruas jalan yang mengakibatkan gelap-gulita.
“Permintaan warga untuk penerangan jalan ini masih kami dengarkan,” kata Sudirsah Sujanto pada Selasa (10/6/2025).
Kondisi tersebut kata Sudirsah menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan lalu lintas. Selain itu, warga juga khawatir atas kemungkinan munculnya begal dan tindak kejahatan lainnya.
Menjawab keluhan dan kekhawatiran warga itu, ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB ini berjanji akan segera menyampaikan kepada pemerintah daerah. Karena masalah penerangan jalan itu sudah lama dikeluhkan warga.
“Masalah ini nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Karena ini juga yang kami dengarkan dari masa reses sebelumnya. Hal ini berkaitan juga dengan panataan lingkungan dan jalan usaha tani,” terangnya.
Selain masalah PJU, Sudirsah juga mencatat masukan-masukan dan permintaan konstituennya yang mencakup berbagai isu sosial, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
“Selain itu kami juga mendengar permintaan banjar untuk diberikan fasilitas seperti terop, kursi, gamelan dan peralatan lainnya,” paparnya.
Kemudian dirinya juga mendapatkan permintaan perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum pasca gempa 2018.
Warga menekankan bahwa penataan pemukiman warga menjadi sangat mendesak, mengingat banyak kawasan permukiman yang hingga kini belum tertata kembali secara oftimal yang rusak parah akibat gempa 2018 silam.
Kali ini, Sudirsah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan suluruh aspirasi tersebut dalam forum-forum resmi di DPRD NTB. Ia menilai bahwa penataan ulang lingkungan dan pembangunan talut di kawasan pemukiman warga menjadi prioritas utama karena berhubungan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan warga.
Begitu juga dengan kebutuhan akan PJU menjadi sangat penting karena masih banyak wilayah pedesaan di Lombok Utara yang mengalami kegelapan saat malam hari yang tentunya berdampak pada keselamatan dan aktivitas ekonomi warga.
“Kami mendengar langsung keluhan masyarakat, dan semua aspirasi ini akan kami perjuangkan secara maksimal. Terutama soal PJU dan penataan lingkungan, karena menyangkut kebutuhan dasar dan rasa aman warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sudirsah menyampaikan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan kewajiban reses, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan suara rakyat didengar dan diperjuangkan.
Ia juga mengajak semua pihak, baik pemerintah daerah maupun elemen masyarakat, untuk terus bersinergi dalam membangun kembali Lombok Utara agar bangkit dan berkembang pasca bencana gempa bumi 2018.
“Ini bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tapi juga tentang memulihkan semangat dan harapan masyarakat. Saya hadir sebagai wakil rakyat, dan suara rakyat adalah amanah yang wajib saya kawal hingga tuntas,” pungkasnya.
