MATARAM – Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri memastikan tak akan mengangkat Staf Khusus (Stafsus) di era kepemimpinannya lima tahu ke depan.
Berkaca dari pemerintahan gubernur-wakil gubernur NTB sebelumnya yakni Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalillah, keberadaan stafsus ini memang menuai polemik. Bahkan, sempat menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Lalu Iqbal menuturkan, skema pengangkatan stafsus yang didanai lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak ada dalam konsepnya.
“Prinsipnya, tidak ada pemikiran kami (Iqbal-Dinda) untuk mengangkat stafsus yang dibayar. Jadi nggak ada stafsus-stafsus. Yang jadi stafsus yang dapat gaji itu nggak ada,” kata Iqbal.
Nantinya, jikapun ada, stafsus akan diisi oleh orang-orang yang punya keahlian dan ingin memberikan sumbangsih bagi NTB. Dan, stafsus tersebut tak akan didanai oleh pemerintah provinsi NTB.
“Orang ini punya kemampuan dan tidak ingin dibayar, kami buat jadi stafsus tanpa pembayaran,” bebernya.
Di awal masa pemerintahannya, Iqbal bakal fokus menata birokrasi (reformasi birokrasi). Menurutnya, membenahi birokrasi merupakan tonggak awal membangun NTB dan mewujudkan NTB yang Makmur dan Mendunia sesuai visi Iqbal-Dinda.
Salah satu prosoalan yang disorot Iqbal adalah soal kemiskinan yang masih hinggap di tubuh masyarakat NTB. “Kemiskinan masih jadi ibu permasalahan yang menimbulkan masalah sosial lainnya muncul,” jelasnya.
