Lalu Iqbal Dialog Soal Pertanian dengan Pemuda Sembalun
Lombok Timur – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) Lalu Muhamad Iqbal melakukan dialog dengan pemuda di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Lombok Timur, Sabtu (30/12/2023) malam.
Pada dialog tersebut, Lalu Iqbal mendengar beberapa keluhan yang menjadi persoalan di Sembalun terutama masalah pertanian.
Salah satu pemuda mengatakan, pemuda di Sembalun sebagian besar tidak ada yang berangkat dari keinginan. Namun mereka melakukan profesi tersebut karena terpaksa karena tak punya pilihan lain.
“Kita di sini itu menjadi bukan karena pengen. Tapi karena terpaksa karena kita sudah tidak tau mau mengerjakan apa lagi,” katanya.
Kendati demikian, persoalan tentang pertanian di Desa Sembalun ini cukup kompleks. Bahkan dari hulu hingga hilir. Petani di Desa Sembalun setiap saat selalu mengalami kerugian.
“Tapi setelah kita bergelut di sana (petani), tapi kita tidak pernah mendapatkan keuntungan dari hasil kita. Karena kita itu setelah panen pasti harga anjlok terus,” ujarnya.
Ia berharap, ke depan pemerintah harus membuat regulasi khusus yang menjadi penjamin kepada para petani agar tidak setiap saat mengalami kerugian karena “jahatnya” pola pasar di NTB.
“Nah harapan kita di Sembalun ini bagaimana nantinya ada regulasi yang mengatur tentang persoalan ini. Agar para petani ini tidak selamanya merugi terus,” paparnya.
Sementara itu, Lalu Iqbal mengatakan persoalan pertanian ini memang memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Oleh karena itu kata dia, harus ada campur tangan dari pemerintah untuk menangani hal tersebut.
“Yang punya kewenangan paling besar dalam orkestra ini adalah pemerintah daerah. Setiap kebijakan yang lain itu harus terkait dengan kebijakan yang lain,” katanya.
Lalu Iqbal menjelaskan, pembangunan pariwisata dengan menyediakan hotel berbintang yang ada di NTB ini harus punya kaitan yang erat dengan bidang yang lainnya. Ia melihat, sejauh ini belum ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal mewajibkan perusahaan untuk menyerap produk lokal.
“Permasalahannya kan sekarang begini, tidak ada Perda yang mengatur bahwa hotel-hotel itu 40 persen harus menggunakan produk lokal, nggak ada tuntutan seperti itu. Kalau ada kewajiban 40 persen menggunakan produk lokal yang paling gampang kan itu sayur sebenarnya,” ujarnya.
Menurut mantan Duta Besar RI untuk Turki ini, langkah tersebut ia percayai dapat memutus rantai permainan tengkulak dalam pemasaran hasil panenan petani.
“Jadi petani ini harus dikembangkan koperasinya, kemudian pemerintah membantu menyalurkan ke hotel-hotel yang dibangun itu. Dengan produksi ini kita sudah tidak perlu lagi impor ke luar daerah lagi,” bebernya.
Selain itu kata Lalu Iqbal, tugas pemerintah selanjutnya yaitu memberikan pemberdayaan untuk menyumbangkan antara permintaan pasar dengan tanaman petani.
“Makanya dalam hal ini pemerintah harus hadir, nggak bisa petani yang lemah ini dilepas begitu saja untuk langsung berhadapan dengan pasar yang jahat ini,” kata Lalu Iqbal.
Menurut pria kelahiran Praya ini, pemerintah tak bisa hanya menjadi penonton saja. Dalam kondisi seperti ini harus ada intervensi yang kuat dari pemerintah.
“Pemerintah harus intervensi dalam hal itu agar petani bisa berhadapan dengan mekanisme pasar yang kejam ini, kalau dibiarkan langsung berhadapan dengan pasar itu tengkulak yang main lagi untuk mengambil keuntungan,” pungkasnya.
