Mataram – Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi melakukan Inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, Jumat (3/11/2023) dini hari.
Hal itu untuk memastikan penerapan tiket elektronik (e-tiket) pada penyebrangan jalur laut yang telah dimulai sejak 11 Oktober lalu berjalan sesuai rancangan.
Selain itu, sidak itu juga dilakukan karena pihaknya banyak mendengar keluhan dari masyarakat yang mengaku kesulitan dalam proses pembelian e-tiket.
Pada inspeksi tersebut, Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur ini mengatakan, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif terkait penerapan e-tiket ini.
Ia melihat ada beberapa masyarakat yang saat melakukan penyebrangan belum mengetahui cara pembelian e-tiket.
“Perlu sosialisasi lebih, ini kan ada gerai pembelian e-tiket, perlu dibuatkan aturan lainnya,” katanya melalui keterangan resminya, pada Jumat pagi.
Menurut Miq Gite, pembelian e-tiket ini pada dasarnya bisa dilakukan perorangan lewat laman website www.trip.ferizy.com atau aplikasi ferizy di play store.
Hanya saja, banyak dari kalangan masyarakat yang belum mengetahui tata cara pembelian e-tiket ini, sehingga beberapa gerai pembelian e-tiket dibuka oleh masyarakat sekitar.
Miq Gita menjelaskan, sejatinya digitalisasi adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan penyebrangan.
Mantan Sekda NTB itu mengaku akan melakukan peninjauan ulang terkait penerapan e-tiket ini.
“Tujuannya kan mempermudah, kita akan perbaiki nanti, aturan hingga penerapannya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Satriawandi, mendorong Pemprov untuk segera melakukan evaluasi tentang pemberlakuan sistem e-tiket tersebut.
Satriawandi menilai bahwa langkah Pemprov untuk menerapkan sistem e-tiket tersebut merupakan salah satu trobosan baru di NTB agar perekonomian masyarakat di Pulau Sumbawa dan Lombok berjalan dengan cepat.
“Ini kan memperlancar dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat antar dua pulau ini, ya kan. Jadi seyogyanya seluruh regulasi yang dibuat tidak perlu ada alur administrasi yang terlalu berbelit-belit,” katanya saat ditemui di ruangannya, Kamis (2/11/2023) siang.
Politisi Partai Golkar menjelaskan, langkah penerapan sistem e-tiket ini telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan aturan yang efektif dan efisien.
Selain itu, ia juga menilai bahwa sistem e-tiket ini akan dapat memangkas ada potensi pungutan liar (pungli) pada penumpang.
“Ini yang tidak boleh dilakukan (mempersulit). Karena di NTB ini kan ingin mengejar pertumbuhan ekonomi melalui transportasi laut cepat,” ujarnya.
DPRD Provinsi asal Lombok Tengah ini juga menilai bahwa, jika sistem manual terus saja dilakukan. Maka kata dia, NTB tidak akan pernah mengalami kemajuan yang pesat.
“Kita akan ketinggalan kalau sistem manual terus. Itu yang akan membuat loos pendapatan masyarakat,” imbuhnya.
Kemudian soal adanya biaya administrasi yang banyak dikeluhkan itu lanjut Satriawandi, pihaknya yang membidangi masalah perekonomian tentu akan melihat progres di lapangan.
Menurutnya, arus penyebrangan laut ini tidak boleh diperlambat. Pihaknya berjanji jika menemukan adanya pihak yang coba-coba bermain dalam hal tersebut akan ditindak langsung.
