LHP BPK
-
Pemerintahan
BPK Temukan Dana Hibah Rp295 Miliar-Bansos Rp7 Miliar di Pemprov NTB 2024 Bermasalah, Ada Pungli Ratusan Juta
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengalokasian dana hibah dan bantuan sosial yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan…
Read More » -
Pemerintahan
Catatan BPK RI Meski Pemprov Raih WTP: Pengelolaan BLUD RSUD NTB hingga BPP
Rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi NTB tahun 2024…
Read More » -
Pemerintahan
Fraksi Gerindra Tolak Usul Interpelasi DAK 2024
Dengan pertimbangan yuridis tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB menyatakan menolak usulan hak interpelasi terhadap pengelolaan DAK
Read More » -
Berita
DPRD NTB Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK Terhadap LKPD 2023
Mataram – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)…
Read More »