Konsolidasi Perdana Pengurus KONI NTB, Mohan Tekankan Soliditas & Keputusan Kolektif Kolegial
MATARAM, PolitikaNTB – Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mulai menapaki tahapan kerja strategis setelah resmi menerima Surat Keputusan (SK) dari KONI Pusat.
Sebagai langkah awal, Ketua KONI NTB H Mohan Roliskana mengumpulkan seluruh jajaran pengurus untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyatukan visi dalam menghadapi agenda olahraga daerah, khususnya persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Wali Kota Mataram, Kamis (5/11/2026), tersebut menjadi momentum untuk membangun kesamaan langkah dan memperkuat soliditas organisasi dalam menjalankan amanah kepengurusan.
Dalam arahannya, Mohan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarbidang. Ia berharap seluruh pengurus dapat mengambil peran secara aktif, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Menurutnya, kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur kepengurusan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh elemen di dalamnya untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Mohan juga menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis organisasi harus dibangun melalui mekanisme kolektif kolegial. Ia menginginkan proses pengambilan keputusan melibatkan seluruh unsur pengurus, sehingga tidak terpusat pada segelintir individu.
“Saya ingin semua keputusan itu adalah keputusan kolektif kolegial, Bapak dan Ibu semuanya, ya. Jadi, tidak boleh satu, dua orang saja yang berpikir,” ujar Mohan dalam sambutannya.
Di samping penguatan manajerial, Mohan turut memberikan perhatian terhadap tata kelola keuangan dan administrasi organisasi. Ia mengingatkan seluruh pengurus agar menjalankan setiap tanggung jawab secara tertib dan transparan. Hal ini dinilai penting untuk membangun fondasi organisasi yang profesional dan akuntabel.
Menyangkut persiapan PON 2028, Mohan turut memperjelas pembagian peran antara KONI NTB dan Panitia Besar (PB) PON. Menurutnya, kedua lembaga memiliki mandat dan ruang kerja yang berbeda, tetapi harus tetap berjalan beriringan melalui koordinasi yang baik.
“Ini kamar yang berbeda antara KONI, kemudian dengan PB PON, keluar berbeda, karena memang delegasinya, ada tugas-tugasnya yang memang berbeda,” tegas Mohan.
Ia menjelaskan, KONI NTB akan memusatkan perhatian pada pembinaan dan peningkatan prestasi atlet, sedangkan PB PON bertanggung jawab terhadap aspek operasional serta penyelenggaraan pertandingan. Pembagian tugas tersebut diharapkan membuat masing-masing lembaga dapat bekerja lebih fokus dan efektif.
Pada kesempatan itu, Mohan juga menyoroti sejumlah tantangan infrastruktur olahraga, terutama untuk cabang olahraga atletik dan hoki. Beberapa fasilitas yang diproyeksikan untuk mendukung penyelenggaraan PON 2028 masih menghadapi kendala pemenuhan standar teknis yang dipersyaratkan.
Menghadapi tantangan tersebut, KONI NTB berencana memperkuat komunikasi, melakukan pendekatan politik, serta membangun negosiasi secara intensif dengan pemerintah pusat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan NTB sebagai tuan rumah, sekaligus memperjuangkan agar penyelenggaraan PON 2028 memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan olahraga dan pembangunan daerah.
Dengan konsolidasi awal ini, kepengurusan KONI NTB diharapkan dapat segera bergerak dalam satu irama. Soliditas organisasi, tata kelola yang baik, dan koordinasi lintas sektor menjadi modal penting untuk mengantarkan NTB menyambut PON 2028 dengan kesiapan penyelenggaraan sekaligus target prestasi yang membanggakan.
