MATARAM, PolitikaNTB – Ketua Komisi I DPRD NTB Mohammad Akri angkat bicara ihwal mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan Pemprov NTB, Rabu 17 September 2025 kemarin. Spesifik, ia menyoroti tidak terpilihnya kakak gubernur NTB Baiq Nelly Kusumawati menjadi Inspektur Inspektorat NTB.
Sekretaris DPW PPP NTB itu menyayangkan nama Baiq Nelly tak menduduki jabatan strategis tersebut.
“Justru saya sayangkan gubernur tidak melantik Baiq Nelly. Ini kan terlepas dari persepsi publik, kalau kita bicara meritokrasi maka yang paling layak menempati jabatan tersebut adalah Baiq Nelly. Apalagi bicara prinsip-prinsip keadilan, profesional, integritas, intelektualitas. Dan hasil tes panselnya tertinggi,” kata Akri kepada PolitikaNTB pada Kamis, 18 September 2025.
“Saya kira keliru. Walaupun keluarga selama dia berprestasi, silakan saja. Kan itu esensi meritokrasi,” sambung Akri.
BACA JUGA: Lalu Arif Nilai Gubernur NTB Berjiwa Besar Tak Lantik Kakaknya Jadi Inspektur Inspektorat
Akri menepis anggapan adanya praktik nepotisme jika Gubernur Iqbal memilih Baiq Nelly sebagai Inspektur Inspektorat. Pemahaman ihwal nepotisme menurutnya tidak demikian.
“Yang dianggap nepotisme tatkala mengangkat keluarga atau kerabat tapi dia tidak punya kapasitas dan sumber daya yang mumpuni di bidang itu. Sehingga dipaksakan, itu nepotisme,” tuturnya.
Kemudian terkait akan adanya sentimen negatif kepada pemerintahan Gubernur Iqbal jika memilih Baiq Nelly, Akri juga tak bersepakat. Ia menggarisbawahi, Baiq Nelly merupakan figur yang representatif untuk menduduki jabatan Inspektur Inspektorat. Apalagi di tengah situasi birokrasi seperti sekarang ini.
“Kalau tekanan publik itu bisa jadi hanya stigma. Tapi kan semua orang tahu kualitas Baiq Nelly. Baik dari sisi pengalaman keilmuan di bidang itu,” ujarnya.
“Jangan takut bising. Itu kan biasa. Saya secara pribadi tidak kenal Baiq Nelly. Tapi saya tanya BKD, saya lihat nilainya, orang ini punya kualitas di bidang itu,” imbuh Akri.
Akri mengingatkan Gubernur Iqbal mesti konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip meritokrasi. Semua pihak, kata Akri pasti mendukung hal tersebut.
“Gubernur harus konsisten. Selama orang itu punya kapasitas dan kualitas, beliau harus berani. Kita pasti akan pasang badan. Sekali lagi, dalam rangka fungsi kontrol, kami menyayangkan. Ini malah kesannya mengabaikan prinsip-prinsip meritokrasi,” tegasnya.
BACA JUGA: Fraksi Golkar Nilai Mutasi Perdana Iqbal-Dinda Selaras dengan Harapan Publik
Akri mengingatkan adanya risiko ketika Gubernur Iqbal malah mengikuti selera publik tetapi memilih pejabat yang tidak capable. Menurutnya, hal ini akan memunculkan persoalan baru di kemudian hari.
“Akan tambah bermasalah ketika kita mengikuti selera publik tetapi pejabat yang kita tempatkan adalah orang yang tidak punya kompetensi. Bisa muncul problem lain di kemudian hari dalam menjalankan tugas,” jelasnya.
Baiq Nelly Gagal Jabat Inspektur Inspektorat
Kakak Gubernur NTB Baiq Nelly Kusumawati tak berhasil menduduki jabatan Inspektur Inspektorat NTB. Hal itu tercermin dari mutasi jabatan yang dilakukan Pemprov NTB pada Rabu, 17 September 2025.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal lebih memilih menunjuk Herman Budi sebagai Inspektur Inspektorat NTB. Dalam pelantikan di Pendopo Gubernur, Iqbal melantik 13 pejabat, terdiri dari 6 pejabat eselon II hasil lelang jabatan, dua kepala OPD, dan 5 pejabat eselon III yang dirotasi.
Gubernur Iqbal juga merespons tak terpilih kakaknya (Baiq Nelly) sebagai Inspektur Inspektorat.
Menurut Iqbal, ada banyak pertimbangan tidak memilih kakaknya menduduki jabatan Inspektur Inspektorat NTB. Apa saja alasannya, Iqbal tidak merincikannya. Namun ia memastikan, kakaknya Baiq Nelly memahami keputusannya tersebut.
“Banyak pertimbangan yang saya berikan, makanya saya memutuskan memilih Pak Budi. Saya yakin kakak saya sudah paham pertimbangan saya, dan beliau sudah cukup senang mengikuti proses seleksi yang objektif,” jelasnya.
BACA JUGA: Gubernur NTB: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kunci Utama Kemajuan
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini memastikan, proses seleksi jabatan akan terus mengedepankan sistem meritoktrasi. Saat ini, masih banyak kursi kepala OPD yang kosong, sehingga proses seleksi berikutnya segera dibuka.
“Banyak yang kosong makanya akan ada pansel selanjutnya. Memang kita batasi enam saja yang seleksi terbuka kemarin, supaya pansel tidak terlalu padat,” jelasnya.
