MATARAM, PolitikaNTB – Jajaran direksi dan komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) mengalami perombakan. Dalam jajaran komisaris ITDC yang sekarang, tidak ada lagi putra daerah dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi komisaris ITDC.
Ketiadaan putra daerah NTB dalam jajaran direksi baru PT InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), menuai sorotan tajam dari DPRD Provinsi NTB.
Pada pengumuman resmi Rabu (2/7), PT ITDC telah menetapkan lima nama dalam jajaran direksi terbarunya, yaitu Irna Narulita sebagai Komisaris Utama, serta Asnaedi, Ari Sihasale, Faldo Maldini, dan Ekos Albar sebagai direksi. Namun, tak satu pun berasal dari NTB.
Padahal sebelumnya, tokoh NWDI Irzani masuk jajaran direksi saat pemerintahan Zul–Rohmi. Demikian pada era kepemimpinan TGB–Amin, Lalu Gita Ariadi juga dipercaya duduk di kursi direksi. Namun kini di masa kepemimpinan Gubernur Iqbal dan Wakil Gubernur Dinda, tak ada perwakilan NTB dalam tubuh manajemen ITDC.
“Kami sangat menyayangkan tidak adanya putra NTB di direksi PT ITDC,” ujar Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi.
Ia mengakui bahwa penunjukan direksi adalah wewenang Menteri BUMN. Namun pihaknya menilai Gubernur NTB seharusnya lebih proaktif melobi agar ada putra daerah yang masuk.
“PT ITDC beroperasi di NTB. Sangat logis jika ada representasi dari masyarakat lokal. Gubernur terlihat pasif dan tidak melakukan langkah diplomatis,” kritiknya.
BACA JUGA: ITDC Gusur Rumah Warga Tanpa Ganti Rugi, Ibu-ibu Histeris
Sorotan ke BUMD Lokal Tak hanya PT ITDC, ia juga menyoroti PT Bank NTB Syariah yang merupakan BUMD milik daerah. Menurutnya, posisi Direktur Utama yang dijabat oleh orang luar, menunjukkan minimnya perhatian pada keterwakilan lokal.
“Seolah-olah putra daerah hanya penonton. Semua jabatan diisi orang luar,” keluh politisi PKS tersebut.
Senada, anggota DPRD NTB dari Fraksi PKB, Akhdiansyah, juga mengkritisi keputusan tersebut. Ia menyebut dari lima juta penduduk NTB, mustahil tidak ada yang layak menjadi direksi.
“Direksi ITDC semuanya dari luar. Ketiadaan wakil NTB memberi kesan bahwa masyarakat kita tak memiliki kapasitas,” ucapnya.
Ia menilai keberadaan putra daerah di jajaran manajemen akan membantu menjembatani kepentingan sosial serta mempercepat solusi atas persoalan yang terjadi di Mandalika.
Ketua Komisi II DPRD NTB yang sekaligus wakil rakyat dari Lombok Tengah Selatan, Lalu Pelita Putra, juga mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, persoalan-persoalan yang dulu tak terselesaikan dikhawatirkan akan makin rumit tanpa representasi lokal.
“Perwakilan dari NTB sangat penting agar suara masyarakat sekitar kawasan ITDC tersampaikan,” ujarnya.
BACA JUGA: Kunjungi Kantor ITDC, Komisi IV DPRD NTB Beri Masukan Terkait Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2023
Suhaimi, anggota DPRD Dapil Loteng, juga berharap Menteri BUMN dapat meninjau kembali keputusan tersebut. “Tanpa keterwakilan NTB, penyelesaian masalah sosial di Mandalika bisa semakin pelik,” tutupnya.
