MATARAM, PolitikaNTB – Kerjasama perekrutan tenaga kerja antara perusahaan perkebunan sawit asal Malaysia, SD Guthrie (Sime Darby Gatri Berhad), dengan Pemerintah Provinsi NTB kian diperkuat. Dalam agenda apresiasi dan penghargaan kepada mitra di NTB, perusahaan tersebut menegaskan komitmennya menjalankan perekrutan beretika dengan skema zero cost atau tanpa biaya bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI).
Ketua Unit Tenaga Kerja SD Guthrie Badrul Hisham bin Ismail menyampaikan terima kasih kepada Pemprov NTB atas dukungan selama ini dalam menyukseskan program perekrutan yang prosedural dan transparan. Termasuk kepada pihak BP3MI dan Kantor Imigrasi Kelas TPI Mataram.
“Hari ini adalah bentuk apresiasi dan penghargaan kami kepada pemerintah NTB yang telah banyak membantu SD Guthrie dalam menyukseskan program perekrutan beretika dan zero cost. Kami berharap kerja sama ini dapat terus dilanjutkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, skema tanpa biaya menjadi peluang besar bagi masyarakat NTB, khususnya kelompok kurang mampu, untuk bekerja di Malaysia tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun.
“Ini peluang bekerja di Malaysia tanpa perlu mengeluarkan biaya satu persen pun. Kami juga menyambut baik usulan Pak Kadis untuk membantu golongan yang tidak mampu agar bisa mendapatkan pekerjaan ini,” katanya.
Untuk tahun 2026, SD Guthrie menargetkan perekrutan dalam jumlah besar dari NTB. Hingga semester pertama 2026, perusahaan tersebut membidik sedikitnya 3.000 pekerja untuk penempatan di Semenanjung Malaysia. Selain itu, sekitar 1.000 pekerja direncanakan ditempatkan di wilayah Sabah dan Sarawak.
“Kalau ada tambahan, kami memperkirakan total target tahun ini bisa mencapai 5.000 sampai 6.000 orang. Namun untuk setengah tahun pertama, fokusnya 3.500 orang di Semenanjung dan sekitar 1.000 di Sabah dan Sarawak. Semuanya di sektor perkebunan kelapa sawit,” jelas perwakilan SD Guthrie.
Menanggapi tingginya kebutuhan tenaga kerja tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB menyiapkan sejumlah langkah penguatan. Kepala Disnakertrans NTB Aidy Furqon menyatakan pihaknya mendukung penuh program ini, terutama dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan ekstrem yang masih berada di angka sekitar 11 persen di Bumi Gora.
“Kami mengambil peran dalam penurunan kemiskinan ekstrem. Dengan adanya skema zero cost, kenapa tidak kita beri kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk mengangkat kondisi ekonomi keluarganya melalui kesempatan kerja ini,” ujarnya.
Ia menyebut program ini sejalan dengan triple agenda utama Gubernur NTB, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata murni.
Selain itu, Disnakertrans NTB tengah melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi BLK Skill Center. Penguatan kompetensi calon PMI akan difokuskan pada penguasaan bahasa asing, pemahaman budaya lokal negara tujuan, serta peningkatan soft skill sebelum keberangkatan.
“Semua lembaga kursus harus mengikuti standar ini agar calon pekerja lebih percaya diri dan siap di lapangan. Mereka juga menjadi duta daerah kita di luar negeri,” tegas Aidy.
Untuk menekan angka keberangkatan ilegal, Disnakertrans NTB juga tengah merancang mekanisme Kartu Kendali. Kartu ini akan menjadi syarat dalam proses penerbitan izin pengiriman tenaga kerja.
“Setiap pemberangkatan harus disertai Kartu Kendali. Ini akan menjadi alat kontrol di imigrasi, sehingga keluar-masuk dan masa kerja mereka bisa terpantau. Yang tidak memiliki Kartu Kendali berarti tidak melalui prosedur resmi,” jelasnya.
Dukungan terhadap kerja sama ini juga datang dari Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB. Ketua APJATI NTB, H Edy Sopyan menyampaikan apresiasi atas komitmen SD Guthrie dalam menjalankan perekrutan yang beretika dan tanpa biaya.
“Ini bentuk penghargaan kepada mitra penempatan di NTB. Selama ini SD Guthrie telah membuktikan komitmennya dalam perekrutan zero cost, yang sejalan dengan upaya perlindungan PMI,” katanya.
APJATI NTB, lanjutnya, siap memprioritaskan warga yang masuk kategori miskin ekstrem untuk ditempatkan melalui jalur resmi dan prosedural. Ia menegaskan, dengan adanya skema zero cost, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk berangkat secara ilegal.
“Kami akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses penempatan berjalan transparan dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat NTB,” tandas Komisaris Utama PT Cipta Rezeki Utama tersebut.
