MATARAM, PolitikaNTB – Politikus Nasional sekaligus Tokoh Pulau Sumbawa Fahri Hamzah angkat suara terkait dengan mencuatnya desakan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Ia menyerahkan persoalan ini kepada anggota dewan.
“Saya bukan (lagi) anggota DPR. Iya dong. Kembalikan ke wakil rakyat semuanya,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu kepada awak media di Mataram.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Optimis Gelora Lolos ke Senayan dengan Suara 4 Persen
Fahri kini menjabat sebagai Wakil Menteri (Wawen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia. Artinya, ia tidak lagi berada di wilayah legislatif. Sebagai eksekutif, Fahri harus tegak lurus. Sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.
“Karena itu aspirasinya wakil rakyat, saya ini ga boleh melenceng,” tegasnya.
Sebagai Wamen PKP, sambung Fahri Hamzah, tugasnya hanyalah mengurus perumahan dan permukiman. Tidak lagi bekerja sebagaimana ketika duduk di kursi DPR.
“Tugas saya urus rumah. Eksekutif harus tegak lurus. Beda sama legislatif, partai pun boleh dilawan,” tegasnya.
Pemprov NTB Dukung PPS
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungan kepada pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa alias PPS.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB sangat mendukung pembentukan daerah otonom baru PPS. Namun kendala saat ini yang terjadi adalah moratorium dari pemerintah pusat.
“Kalau ada tanda dibukanya keran kebijakan itu (moratorium) kita akan bergegas,” kata Lalu Gita saat menerima massa aksi di Kantor Gubernur NTB pada Kamis (15/5/2025).
Ia mengatakan, akan terus melakukan konsolidasi ihwal perkembangan Provinsi Pulau Sumbawa di pemerintah pusat. Bila ada tambahan persyaratan-persyaratan maka akan dilengkapi.
“Daerah kita konsiliasi dulu. Nanti mungkin ada desain besar tambahan persyaratan-persyaratan,” papar Gita.
Lalu Gita juga menyarankan massa aksi untuk membentuk jaringan nasional bersama provinsi lainnya untuk ikut andil dalam menuntut penghentian moratorium, sehingga pembentukan PPS dapat dipercepat.
“Teman-teman juga harus membentuk jaringan nasional bersama provinsi-provinsi lain untuk melakukan pressure ke nasional agar segera terjadi perubahan kebijakan moratorium itu,” katanya.
BACA JUGA: Manfaat dan Mudarat Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa dari NTB
Soal aksi di Pelabuhan Poto Tano, Lalu Gita berharap aksi berlangsung damai dan tidak terjadi penutupan pelabuhan. Karena jika penutupan terjadi bakal merugikan masyarakat sendiri yang bertanggung hidup dengan adanya pelayaran.
“Saya harap (demo) dengan cara-cara yang simpatik, kontruksif. Nanti diblokir harga barang meningkat. Yang rugi masyarakat sendiri,” ujarnya.
Soal nasib Pulau Lombok jika berpisah dengan Pulau Sumbawa, Gita mengatakan tidak berdampak buruk. Dengan hadirnya dua provinsi yang berdekatan kedua daerah bakal saling bekerjasama untuk kesejahteraan masyarakat.
“Siapa tahu Pulau Sumbawa adakah Brunei Darussalam dan Lombok adalah Singapura. Begitu Sumbawa berkembang saudara-saudaranya dari Lombok juga akan menikmati. Kita sejahtera bersama. Bukan bertanding tapi bersanding,” katanya.
Sebagai informasi, selain menggelar aksi di DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB, massa dengan jumlah besar juga menggelar aksi di Pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Massa menuntut Presiden Prabowo segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru.
