SUMBAWA BARAT – Gelombang dukungan untuk percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) terus berdatangan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Merliza Jawas menegaskan, perjuangan pembentukan PPS adalah kewajiban.
Politikus Partai Gerindra itu menerangkan, seluruh dokumen pendukung pembentukan provinsi baru tersebut sudah lengkap dan sah secara administrasi. Kini, kata dia, yang dibutuhkan hanyalah pencabutan moratorium pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.
“Menurut saya wajib diperjuangkan karena secara dokumen dan lainnya sudah sah dan hanya menunggu moratorium saja,” kata Merliza dalam keterangan yang diterima PolitikaNTB pada Rabu (14/5/2025).
Terkait aksi demonstrasi yang akan digelar mulai 15 Mei besok di Pelabuhan Poto Tano guna mendesak realisasi PPS, Merliza menjelaskan bahwa aksi tersebut tetap akan dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Khususnya karena saat ini bertepatan dengan musim Haji dan kebutuhan logistik masyarakat.
BACA JUGA: Dukung Aksi 15 Mei di Poto Tano soal Pembentukan PPS, Johan Sebut Seluruh Tokoh Sumbawa Kompak
“Terhadap aksi besok, sepertinya tidak tertutup total, hanya didampingi Brimob karena ini musim Haji, jadi tidak boleh menutup akses. Juga terkait pasokan makanan, tidak boleh terlambat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Merliza menepis anggapan bahwa perjuangan pembentukan PPS adalah ajang unjuk kekuatan atau gerakan bernuansa SARA. Dengan tegas, Merliza menepis anggapan tersebut.
Ia menegaskan bahwa gerakan ini murni dilandasi keinginan masyarakat untuk lebih mandiri secara pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat Pulau Sumbawa ingin adanya akselerasi pembangunan.
“Ini bukan ajang keren-kerenan, bukan terkait dengan SARA, tapi hanya mau lebih mandiri,” tandasnya.
Gubernur Iqbal Soal Pembentukan PPS: Itu Ranah Pemerintah Pusat
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal angkat bicara perihal kian menguatnya usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS. Bahkan, masyarakat Pulau Sumbawa berencana melakukan unjuk rasa di Pelabuhan Poto Tano pada 15 Mei mendatang.
Tak tanggung-tanggung, mereka bakal berupaya menutup Pelabuhan Poto Tano agar Presiden Prabowo Subianto mendengarkan aspirasi mereka.
Perihal tersebut, Iqbal irit bicara. Menurutnya, pembentukan provinis baru merupakan ranah pemerintah pusat.
“Itu bukan keputusan kami di level provinsi. Sehingga tidak perlu ada komentar khusus,” ucap Lalu Iqbal dalam keterangan yang diterima PolitikaNTB pada Selasa (13/5/2025).
Ketika disinggung bakal adanya aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mendukung pembentukan PPS itu, Iqbal meminta masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa, untuk menjaga kesehatan dan keamanan.
Namun soal kelanjutan PPS, Gubernur NTB ini tidak bersedia berkomentar lebih jauh.
“Soal PPS itu ranah pusat. Yang akan melakukan aksi unjuk rasa agar menjaga kesehatan, dan menjaga keamanan daerah,” ungkapnya.
Demo di Pelabuhan Poto Tano
Personel Brimob bakal dikerahkan untuk mengamankan aksi di Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat pada 15 Mei mendatanf. Aksi tersebut merupakan unjukrasa besar-besaran mendesak pemerintah mempercepat pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Kabag Ops Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), AKP I Dewa Gede Wija Astawa mengatakan sejauh ini Polres KSB menyiapkan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Brimob Polres KSB.
“Perintah Pak Kapolres pengamanan maksimal, jadi libatkan Brimob. BKO langsung dari Polres,” katanya pada Senin (12/5/2025).
Aksi tersebut kata Dewa dengan estimasi massa yang cukup besar, mengingat dalam pemberitahuan aksi bahwa aksi melibatkan massa dari berbagai daerah di Pulau Sumbawa, mulai dari KSB, Sumbawa, Bima, Kota Bima dan Dompu.
“Estimasi kita kurang tahu karena (pemberitahuan aksi) langsung ke Polda. Ini antar kabupaten di Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Pihak kepolisian juga kata Dewa telah berkoordinasi dengan ASDP di Poto Tano dan Dinas Perhubungan. Keputusan menyebut penyeberangan tetap normal dan tidak ada penghentian.
“Pelabuhan tetap berjalan, kita sudah berkoordinasi dengan ASDP, dengan Dishub juga,” ujarnya.
Dirinya mengatakan jika saat demo nanti estimasi massa cukup besar yang membutuhkan penambahan personel, Polres KBS akan meminta BKO untuk ikut dalam pengamanan aksi.
Dijelaskan, Dewa mengimbau agar saat aksi nanti, massa tidak menutup akses pelabuhan yang berdampak pada terganggunya aktivitas penyeberangan.
“Kami imbau tidak mengganggu aktivitas penyeberangan. Karena menyangkut kepentingan di sana, ada ekonomi dan lainnya,” katanya.
Sebelumnya, General Manager ASDP Kayangan, Heru Wahyono mengaku telah mendapat kabar rencana aksi penutupan pelabuhan.
Dia mengatakan akan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait arus pelayaran rute Kayangan – Poto Tano atau sebaliknya pada 15 Mei nanti.
“Kita akan koordinasi dengan stakeholders terkait di Kayangan maupun di Poto Tano,” katanya.
