MATARAM – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa Bank NTB Syariah digelar pada Jumat (11/4/2025). RUPS tersebut dihadiri Pemegang Saham Pengendali (PSP). RUPS dibuka pada Jumat siang dan berakhir pada Jumat malam sekira pukul 21.20 Wita.
Sejumlah pejabat di NTB terpantau hadir. Di antaranya Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal; Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana; Bupati Lombok Tengah; Lalu Pathul Bahri; Bupati Lombok Utara; Nazmul Akhyar; Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini; Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah serta perwakilan sejumlah kepala daerah sebagai pemegang saham.
Gubernur NTB Lalu Iqbal menuturkan, dalam RUPS luar biasa ini, membahas sejumlah hal krusial, di antaranya masalah accident cyber yang menerpa Bank NTB Syariah. Accident cyber itu ditengarai membuat Bank NTB Syariah mengalami kerugian hingga ratusan miliar.
Accident cyber yang terjadi di Bank NTB Syariah mirip dengan yang terjadi pada Bank DKI dan Bank Aceh beberapa waktu yang lalu, waktunya hampir bersamaan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerangkan, hasil RUPS dari para PSP bersepakat untuk melakukan audit forensik
masalah kecelakaan cyber. Sebab dugaanya, imbas dari insiden itu mengakibatkan kerugian mencapian ratusan miliar rupiah.
“Memang terjadi accydent cyber. Accident cyber yang terjadi di Bank NTB persis seperti yang dialami oleh Ban DKI, Bank Aceh dan beberapa bank lainnya,” jelas Iqbal.
Dengan kondisi itu, kata Iqbal, seluruh pemegang saham sepakat melakukan perombakan dan pembenahan terhadap tata kelola Bank NTB Syariah. Hal ini memastikan ke depannya perusahaan milik daerah ini dapat mencapai target yang pemegang saham targetkan.
“Pasti, pasti kita akan melakukan perombakan seluruh kepengurusan. Karena kita ingin melihat tata kelola Bank NTB Syariah lebih baik,” kata Iqbal usai menggelar RUPS.
“Namun untuk penyebab terjadinya kecelakaan cyber ini dan berapa kerugian pastinya, kita tunggu hasil audit forensik,” ujarnya.
Iqbal membantah bahwa alasan utama penggantian direksi adalah kecelakaan cyber. Sebab, rencana perombakan sudah berdasarkan kesepakatan pemegang saham sebelum peristiwa itu terjadi.
“Ini case yang berbeda, sejak awal memang kita sudah sepakat semua. Kita ingin bank kebanggan kita ini terkelola dengan baik, ini masalah tata kelola, kita ingin pengelolaan lebih baik,” tegas mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini.
