Fraksi Golkar DPRD NTB Dukung Rencana Iqbal-Dinda Lakukan Perampingan OPD

MATARAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut baik rencana gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal yang hendak menata birokrasi. Iqbal bakal melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perampingan tersebut dilakukan lantaran Iqbal menilai birokrasi NTB saat ini terlalu gemuk.

Iqbal juga mengaku rencana tersebut selaras dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB Hamdan Kasim. Sepakat dengan Iqbal, Hamdan menilai jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di NTB yang mencapai 99 dinilai terlalu besar dan menjadi beban anggaran daerah.

Dengan APBD NTB yang berkisar Rp 6 triliun, politisi Golkar itu meyakini pemangkasan jumlah OPD bisa menciptakan efisiensi keuangan yang signifikan.

“Saya setuju kalau UPT yang ada bisa dikurangi hingga setengahnya. Kalau itu terjadi, kita bisa menghemat anggaran dalam jumlah yang cukup besar,” kata Hamdan dalam keterangannya pada Rabu (12/2/2025).

Mantan ketua HMI Mataram ini menilai langkah perampingan OPD perlu dilakukan demi efisiensi anggaran.

Dalam aturan yang berlaku, belanja wajib pemerintah daerah tidak boleh melebihi 30 persen dari total APBD, sementara saat ini Pemprov NTB telah mencapai hampir 35 persen.

“Kalau kita bisa menekan belanja wajib hingga 27 persen, maka akan ada efisiensi anggaran sekitar Rp 200 miliar,” kata Hamdan.
Hamdan juga mengusulkan agar beberapa OPD yang memiliki fungsi serupa bisa digabungkan atau dimerger.

“OPD-OPD yang satu rumpun sebaiknya digabung. Misalnya, Satpol PP bisa disatukan dengan Kesbangpol, lalu BRIDA dengan Bappeda,” sarannya.

Selain itu, Hamdan juga mendorong adanya reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov NTB. Menurutnya, kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri telah memberikan sinyal positif terkait penerapan sistem meritokrasi dalam struktur pemerintahan.

Iqbal-Dinda Bakal Rampingkan OPD

Diberitakan sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri usai dilantik bakal fokus menata birokrasi (reformasi birokrasi) berbasis meritokrasi.

Iqbal-Dinda berencana akan mengeluarkan Racangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk nelakukan restrukturisasi atau perampingan (reformasi birokrasi) organisasi perangkat daerah (OPD) di tubuh Pemprov NTB.

Semangat dari diinisiasinya Ranperda itu juga guna menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Iqbal juga menyoroti ‘birokrasi gemuk’ yang saat ini ada di Pemprov NTB. Pihaknya bersama tim telah melakukan telaah perihal kondisi tersebut.

“Saya beri gambaran lebih mudah. Dengan birokrasi yang sangat gemuk dan sistemnya belum merit sistem, banyak orang yang melalukan pekerjaan yang sama sekali tidak memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang itu, termasuk juga passion. Kita akan melakukan perampungan dan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Sehinggi visi-misi dan janji kampanye bisa diwujudkan dengan tim seperti ini,” ujar Iqbal.

Iqbal menjelaskan, aanggaran biaya modal pegawai merujuk ketentuan nasional 30 persen maksimal dari APBD. Sekarang, di Pemprov NTB, belanja pegawai hampir 35 persen dari APBD.

Iqbal mengaku, rencana strukturisasi itu berpotensi memangkas anggaran sebesar Rp 168 miliar lebih yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, perampingan struktur OPD Pemprov NTB dinilai akan dapat menekan pengeluaran belanja pegawai.

Iqbal menilai efisiensi dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diteken Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah tepat. Menurutnya, kebijakan efisiensi tersebut merupakan bagian dari strategi untuk kemajuan.

“Efisiensi ini kan artinya ada sesuatu yang lebih besar yang dikerjakan. Kalau kita mundur satu langkah untuk maju beberapa langkah, why not? Kalau ada pengorbanan yang harus kita lakukan yang harus membuat kita maju, itu bagian dari strategi yang dilakukan Presiden Prabowo,” tegas Iqbal.

Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Turki itu bahkan menyebut pemerintah kehilangan sense of priority dalam penganggaran. Pemerintah daerah, ujar Iqbal, terkadang kehilangan cita rasa prioritas dalam menggunakan anggaran negara.

“Jadi, apa yang dilakukan Presiden Prabowo sekarang ini adalah mencoba fokus pada satu sampai dua prioritas, tidak mungkin selesaikan semua hal. Jadi kami selesaikan hal paling penting, (hal yang) paling mendesak (akan) kami selesaikan,” terang Iqbal.

Menurut Iqbal, salah satu tujuan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran adalah fokus pada langkah penurunan jumlah kemiskinan. Dia mencontohkan, anggaran negara habis untuk alat tulis kantor (ATK) saja menghabiskan Rp 47 triliun. “Itu kan menunjukkan kita tidak punya prioritas selama ini,” katanya.

Iqbal mengatakan pemerintah sejatinya tidak bisa membangun daerah dengan hanya mengandalkan APBD. Untuk itu pemerintah harus mencari sumber pendapatan lain.

“Itu yang dilakukan kita lakukan efisiensi. Masih banyak pengeluaran kita yang tidak efisien di daerah ini dan banyak sumber pendapatan kita tidak maksimal. Aset-aset pemerintah terbengkalai di mana-mana, tidak dimaksimalkan. Padahal, itu aset nilainya sangat besar,” ujar Iqbal.

Eks Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) itu mengeklaim ia dan pasangannya Indah Dhamayanti Putri (Dinda) akan melakukan skenario program periode 2025-2030 untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran.

“Kami sudah tahu efisiensi anggaran ini akan dilakukan oleh Prabowo, jadi kami siapkan mitigasi untuk itu,” katanya.

Di sisi lain, Iqbal mengakui jika pemangkasan anggaran yang dilakukan Prabowo akan berdampak pada ekonomi di NTB. Sebab, makin sedikit pemerintahan yang melakukan perjalanan dinas ke NTB.
Namun, bagi Iqbal, kunjungan yang datang ke NTB tidak hanya diharapkan dari perjalanan dinas semata. Iqbal mengeklaim akan membuat sejumlah event wisata guna menggaet lebih banyak wisatawan ke NTB. “Besok akan ada banyak event itu kami maksimalkan,” ujarnya.