Kontroversi Ucapan Miftah Maulana: Tanggapan dari Berbagai Kalangan

Mataram – Pernyataan pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama, Miftah Maulana Habiburrahman, terkait seorang penjual es teh bernama Sunhaji, memicu reaksi luas.
Ucapannya yang dinilai mengolok-olok pedagang tersebut saat ceramah di sebuah pondok pesantren di Magelang, Jawa Tengah, menjadi viral di media sosial.
Setelah kontroversi mencuat, Miftah segera meminta maaf melalui video berdurasi satu menit dan menemui langsung Sunhaji. Dalam permohonan maafnya pada Rabu, 4 Desember 2024, Miftah mengakui kekhilafan dan berharap hal ini menjadi pelajaran.
Ini Evaluasi dari Menteri Agama dan MUI
Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai kejadian ini sebagai momentum introspeksi bagi Miftah. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik adalah representasi masyarakat sehingga harus menjaga etika dalam berbicara.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, turut menekankan pentingnya menjaga lisan, terutama bagi pejabat publik dan penceramah.
“Permintaan maafnya baik, tapi ini harus menjadi pelajaran bagi semua untuk lebih bijak dalam berbicara,” kata Cholil.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan menghindari tindakan yang bisa melukai pihak lain.
Tanggapan Ketua DPR RI Puan Maharani: Hormati Satu Sama Lain
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti pentingnya rasa persaudaraan dan penghormatan antarsesama. Ia menegaskan bahwa tindakan saling merendahkan hanya akan merusak hubungan antarwarga negara.
Mengenai desakan agar Miftah dicopot, Puan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah. Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap pejabat harus dilakukan dengan bijak berdasarkan peraturan yang berlaku.
Respons Politisi Gerindra Sufmi Dasco
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai insiden ini sebagai peluang evaluasi terhadap Miftah dalam perannya sebagai Utusan Khusus Presiden. Ia menegaskan bahwa kritik masyarakat perlu didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Dasco menolak berkomentar soal kemungkinan pencopotan Miftah, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak eksekutif.
“Tugas kami hanya mendorong evaluasi menyeluruh,” jelasnya.
Sikap Sejumlah Partai Politik
Tokoh dari Fraksi Gerindra dan PKB turut memberikan tanggapan. Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyayangkan ucapan Miftah, sementara Jazilul Fawaid dari PKB menilai insiden ini menunjukkan kurangnya kendali dalam berbicara.
Keduanya sepakat bahwa sebagai pemimpin, Miftah harus lebih bertanggung jawab atas pernyataannya. Jazilul menegaskan perlunya memahami posisi dan tanggung jawabnya sebagai Utusan Khusus Presiden. (*)