MATARAM, PolitikaNTB – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi NTB Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Raihan tersebut merupakan opini WTP yang ke-14 kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 silam. Opini WTP untuk Provinsi NTB disampaikan langsung Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana saat Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK untuk LKPD Provinsi NTB tahun 2024 di Kantor DPRD NTB pada Kamis (19/6/2025).
“Pemeriksaan tahun lalu (2024) adalah WTP yang ke-13 kali. Artinya sejak 2011 WTP terus. Saya ingin sampaikan pesan Presiden. Bahwa WTP itu adalah wajib. Tapi ini sebetulnya adalah hal biasa. Ini wajib harus dicapai,” katanya Nyoman saat memberi sambutan.
“Dan untuk tahun ini, hasil pemeriksaan dari BPK, kami menyatakan opini untuk pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTB adalah WTP dengan paragraf penekan suatu hal dan hal lain,” sambungnya, diikuti tepuk tangan peserta rapat paripurna yang hadir.
BACA JUGA: DPRD NTB Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK Terhadap LKPD 2023
Nyoman menerangkan, BPK berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, good governance adalah suatu hal yang menjadi kepastian. Suatu negara dikatakan baik atau tidak, tentu ada parameternya. Good government di Indonesia ini, yang memberikan penilaian adalah BPK. Bentuknya adalah opini.
Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK. Yang pertama adalah atas laporan keuangan. Itu dilakukan bersifat mandatori. Dilakukan pada setiap semester I, hasilnya adalah opini.
Kedua, pemeriksaan kinerja, hasilnya adalah rekomendasi. Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, hasilnya juga rekomendasi. Di dalamnya ada juga pemeriksaan kepatuhan dan investigasi.
“Kami hadir di sini untuk yang pertama, yang hasilnya opini. Dengan WTP ini, artinya good government,” jelasnya.
BACA JUGA: DPRD Harap Opini WTP ke Pemprov NTB Berimplikasi ke Kesejahteraan Rakyat
BPK RI berpesan agar raihan predikat WTP tersebut dapat terus diraih NTB untuk tahun-tahun ke depan. Ia berpesan, salah satu jalan untuk tetap meraih opini WTP adalah adanya harmonisasi antara Gubernur-Wakil Gubernur dan DPRD.
“Saya mengajak bapak ibu sekalian, baik eksekutif dan legislatif untuk saling mendorong dengan kapasitas masing-masing. Tanpa kerja sama yang baik, yang solid, tanpa saling dukung, ini sulit terwujud. Tentu check and balance harus dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Hadir dalam rapat paripurna tersebut Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda bersama pimpinan dan anggota, serta jajaran Forkopimda.
